Tak Lagi Koalisi dengan Prabowo, Cak Imin Kini Bilang Food Estate Proyek Gagal Pemerintahan Jokowi

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengkritik keras program food estate atau lumbung pangan.

Adapun program food estate itu merupakan inisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinahkodai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Cak Imin tegas menyebut program food estate sebagai proyek yang gagal.

Kritik itu disampaikannya usai menjadi pembicara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Hasto Sebut Bacawapres Ganjar Mr X atau Miss X, Pengamat Sebut Dua Nama : Mau Saingi Anies-Cak Imin

"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin, dikutip dari Wartakota.

Sebaga solusi, Cak Imin meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.

Setelah tanah-tanah pertanian milik rakyat diidentifikasi, kemudian diorganisasi dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," jelasnya.

Baca juga: Terungkap, Isi Telepon Jokowi Sesaat Setelah Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

Cak Imin melanjutkan, program food estate bukanlah solusi mengatasi krisis pangan saat ini.

Menurutnya, bahan pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah.

Dia juga menilai pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi.

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang.

Baca juga: Berkat Cak Imin, Elektabilitas Anies Naik Signifikan di Jateng dan Jatim, Gembosi Suara Ganjar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pernah menyinggung program food estate yang tidak dijalankan dengan baik oleh menteri Jokowi.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.

Namun, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.