Ganjar Pranowo Kritik Jokowi, PKS Pertanyakan Kemana Saja Capres PDIP Itu Selama 9 Tahun Belakangan

Ganjar kemudian ditanya apakah saat ini nilai rapor itu sudah menurun.

Baca juga: Gerindra Jelaskan soal Prabowo Mengaku Didukung Jokowi, Sebut Presiden Dukung Semua Tokoh

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar saat menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Sementara itu, Ganjar enggan membeberkan secara rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai itu, Ganjar menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar dia menjelaskan.

Ganjar juga ditanya apa yang akan dilakukannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, yang kemudian membikin arusnya itu dibalik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat, agamawan, ilmuwan, budayawan, media," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikkan situasi itu, dan ketika regulasinya tidak mencukupi, jadi ubah regulasinya," sambung dia.

Ganjar kemudian diminta menyebutkan nilai rapor pemerintahan Jokowi dalam hal hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, dari skala satu hingga sepuluh.

"Dengan kasus ini jeblok," katanya.

"Lima," ujar dia menambahkan.

(*)