Pembangunan IKN : Dikritik Anies Baswedan, Gibran Enggan Menanggapi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto Nugroho

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi pernyataan kritik calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Anies melontarkan kritik terhadap IKN saat Diskusi Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS Solo, Rabu (22/11/2023).

"Gak usah ditanggapi," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Status Jokowi di PDIP : Gibran Mengaku Tidak Tahu, Puan Berencana Ajak Jokowi Bertemu  

Baca juga: Bobby Nasution Tanggapi Golkar yang Bakal Mendukungnya Maju Pemilihan Gubernur Sumut: Terima Kasih

Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat menjadi wakil presiden nanti.

Itu termasuk mengenai IKN.

"Semua masukan kami terima nggeh, makasih makasih," kata Gibran.

Kata Anies

Sebelumnya, Anies memberikan pandangannya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Diskusi Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS Solo, Rabu (22/11/2023).

Anies dan Cak Imin menjawab pertanyaan dari lima panelis.

Terdapat lima panelis lintas disiplin ilmu seperti agama, pendidikan, hukum, kesehatan, kesejahteraan dan budaya yang memberondong pertanyaan-pertanyaan kepada Anies-Cak Imin.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah soal pembangunan IKN.

Menurut Anies, pembangunan IKN bisa saja menumbuhkan ketimpangan baru di wilayah Kalimantan.

Baca juga: Anies-Cak Imin Siap Angkat Menteri dari Muhammadiyah Jika Terpilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden

"Membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah yang ada di sekitarnya," ujar Anies.

Anies mengatakan kalau pemerintah berniat untuk melakukan pemerataan Indonesia, yang harus dilakukan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

"Di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan, sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru," kata dia.

"Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Kami melihat disini problem, ini problem," tambahnya.

Menurut dia pembangunan IKN harus dikaji secara serius karena tujuannya adalah Indonesia yang merata dan setara.

"Menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia," pungkasnya.

(*)