Desa-Desa di Tiga Kabupaten di Jateng Diduga Tilap Dana Bantuan Provinsi, Para Saksi Diperiksa Polda

TRIBUNSOLO.COM- Penerima dana aspirasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal tak bisa tidur nyenyak. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mencium aroma 'tak sedap' dana yang telah disalurkan ke Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Klaten. 

Baca juga: Pria Sadis di Jepara yang Tusuk Mantan Pacar dari Belakang Diringkus Polisi, Sembunyi di Malang

Baca juga: Digugat Praperadilan, Polda Metro Jaya Pastikan Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Sesuai Aturan

Polisi sejauh ini telah memeriksa sebanyak 13 saksi dari Wonogiri dan Klaten.

Sementara para saksi dari Karanganyar masih diagendakan.

"Pemeriksaan saksi dari Karanganyar menyusul," kata Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat konferensi pers di Mako Ditreskrimsus, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (24/11/2023).

Menurut Dwi, pemeriksaan dugaan penyelewengan dana aspirasi dari Pemprov Jawa Tengah berfokus pada anggaran tahun 2020 sampai 2022.

Dugaan penyelewengan yang dilakukan berupa pemotongan anggaran dan pembangunan fisik yang tidak sesuai spesifikasi. 

"Tiap desa di tiga kabupaten itu menerima bantuan di angka 100-200 juta. Kerugian masih ditelusuri. Kami juga belum bisa menentukan apakah ini ada unsur pidananya atau sebaliknya," bebernya.

Dari belasan saksi yang diperiksa, polisi masih mendalami keterangan di luar kepala desa yakni para pejabat di instansi pemerintah dan swasta. 

"Iya, para kades belum (diperiksa), kami cek lokasi dulu di lapangan dan pelajari dokumen nanti bisa mengerucut siapa (Kades) yang diperiksa," ungkapnya.

Kasus ini sebenarnya sudah berjalan sejak pertengahan April 2023. 

Namun, polisi selama delapan bulan ini belum selesai melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi. 

"Proses berjalan terus dari April sampai sekarang, Kendala tidak ada hanya saja banyak yang diminta keterangan dan banyak dokumen yang harus kita pelajari," jelasnya. 

Pihaknya sejauh ini  telah mengumpulkan sejumlah bukti seperti fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan daftar desa penerima bantuan keuangan. 

"Status masih penyelidikan.  kami juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi di beberapa kabupaten yang terkait bantuan keuangan ini," imbuhnya. (*)