Dituding Hasto Mau Rebut Kursi Ketum PDIP dari Megawati, Jokowi Bingung : Katanya Golkar?

TRIBUNSOLO.COM - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya soal isu jika dirinya pernah berusaha untuk mengambilalih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.

Presiden Jokowi heran isu itu bisa berembus, sebab sebelumnya juga dia dituding hendak merebut kursi kepemimpinan Golkar.

"Bukan (merebut kursi ketua umum) Golkar?," jawab Jokowi spontan saat ditanya wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Masuk Bursa Pilkada Solo 2024, Sekar Tandjung Singgung Golkar Butuh Dukungan Parpol Lain

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua (kursi ketua umum parpol) mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," jelasnya.

Ketika diminta untuk memberikan jawaban apakah kabar upaya pengambilalihan itu tidak benar, Jokowi meminta agar tak ada lagi pernyataan serupa.

"Jangan seperti itu," tegasnya.

Adapun tudingan Jokowi ingin mengkudeta Megawati sebagai Ketua Umum PDIP itu sebelumnya dilancarkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto menuding Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP dari Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972).

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Jokowi dan Soeharto Punya Kemiripan dalam Mempertahankan Kekuasaan

Hasto mengungkapkan rencana pengambilalihan kursi Ketum PDIP itu dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Hasto juga menyebut rencana pengambilalihan kursi ketum tersebut juga menyasar Partai Golkar.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Menurut Hasto, di dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.

Baca juga: Jawaban Jokowi Soal 4 Menterinya Dipanggil MK, Pastikan Hadir, Sebut Tak Ada Arahan

Tetapi kata dia yang mendapatkan tugas menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini (menteri power full) ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi,” tutur Hasto dikutip dari Kompas.com.

“Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan.”

Hasto pun mengingatkan upaya politik Jokowi ini patut diwaspadai.

Kewaspadaan itu tidak hanya berlaku untuk PDIP saja, melainkan juga semua pihak.

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Akan Bersaksi di Sidang MK, Tak Ada Pengarahan Khusus dari Istana

Menurutnya, Jokowi melakukan upaya tersebut karena untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Hasto melanjutkan, dia melihat upaya yang dilakukan Jokowi tersebut seperti Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," kata Hasto.

(*)