Protes Sistem Komandante, 47 Caleg PDIP Jateng Minta PP 3 Tahun 2024 Ditaati

"Jadi yang saya laporkan (ke Polda Jateng) ini terkait pemalsuan surat. Seperti pak Solahudin (salah satu caleg) sampaikan tadi, kita memang tanda tangan surat kesediaan mengundurkan diri bentuknya masih kosong, tanggal 12 Februari. Tanpa tanda tangan Ketua dan Sekretaris DPC, tanggal masih kosong, SK pelantikan juga masih kosong," urainya.

"Kemudian tanggal 13 Maret saya sudah melakukan pencabutan surat pengunduran diri di KPUD, kemudian tanggal 23 Maret DPC mengirim surat pengunduran diri saya disertai berita acara dari KPUD. Berita acaranya itu juga ngawur, contohnya menyaksikan penandatanganan. Jadi klarifikasinya salah," tambah Caleg dari Dapil Batang 4 nomor urut 2 tersebut.

"Karena saya mendapat salinan, akhirnya lawyer saya juga melayangkan somasi ke Ketua DPC untuk mencabut surat tersebut karena dari KPUD sudah menyampaikan ke DPC bahwa surat itu telah dicabut. Setelah 3 hari tidak ada respon, maka tanggal 25 Maret lawyer saya menyerahkan laporan ke Polda Jateng," kata caleg yang mengaku mendapatkan suara 3.666 di Pileg tersebut.

Kuasa hukum Banteng Soca Ludira, Sri Sumanta menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat langkah untuk memperjuangkan agar para caleg terdampak komandante tersebut bisa lolos ke kursi legislatif.

"Apa bila hak konstitusional kawan calon ini dilanggar, ada 4 hal yang kami siapkan yaitu Pidananya, gugatan Perdatanya, gugatan PTUN-nya, dan tentu aduan Kode Etik bagi penyelenggara Pemilu yang tidak taat," pungkasnya. (*)