Bhre Maju Pilkada Solo Jateng, Benturan Kepentingan Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Menguat?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - KGPAA Mangkunegara X atau Gusti Bhre yang menjadi Raja di Pura Mangkunegaran digadang-gadang menjadi Calon Wali Kota Solo.

Langkah Bhre untuk maju dalam kontestasi politik ini berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Hal ini diungkap oleh praktisi hukum Bambang Ary Wibowo.

Apalagi jika ditilik dari derajat Praja Mangkunegaran yang lebih rendah dari Keraton Kasunanan Surakarta. 

“Dari sisi awu (derajat) lebih tinggi Keraton Kasunanan daripada Mangkunegaran. Kalau kemudian Pura Mangkunegaran yang mendapat kedudukan sebagai Wali Kota, bagaimana posisi Keraton?” terang Bambang Ary, kepada TribunSolo.com.

Ia justru menginginkan Gusti Bhre maju di kancah perpolitikan nasional.

Baca juga: Potensi Rangkap Jabatan Jika Bhre Maju Pilkada 2024 di Solo Jateng? Begini Kata Parpol Pengusung

Sebab, jika terpilih menjadi Wali Kota Solo, Bhre bakal membawahi Keraton Kasunanan Surakarta yang seharusnya memiliki derajat lebih tinggi ketimbang Praja Mangkunegaran.

“Saya menginginkan beliau naik nasional. Tidak di Solo karena memunculkan benturan secara tidak langsung. Nyaman tidak ketika memerintah Sinuhun?” ungkap Bambang Ary.

Menurutnya, hal ini akan menimbulkan kesan bahwa Mangkunegaran lebih diuntungkan jika Adipatinya menjadi Wali Kota Solo.

“Kalau yang dibangun Mangkunegaran terus, gimana? Keraton tidak pernah dibangun terus gimana? Sekarang aja Mangkunegaran dibangun terus sudah muncul kalimat itu. Keraton tidak akur akhirnya muncul alasan pembenar,” tuturnya.

Menilik sejarah Perjanjian Salatiga, Praja Mangkunegaran tidak boleh lebih besar dari pada Keraton Kasunanan Surakarta.

Perjanjian ini disepakati pada tahun 1757 silam.

Baca juga: Maju Jadi Calon Wali Kota Solo Jateng, Bhre Dihantam Isu Rangkap Jabatan sebagai Raja Mangkunegaran

“Kalau bicara hukum adat ada aturannya yang namanya Praja Mangkunegaran itu tidak boleh lebih besar dari Keraton Kasunanan. Makanya dulu ketika Perjanjian Salatiga, Praja Mangkunegaran tidak boleh lebih besar dari pada Keraton Kasunanan. Jogja pun Perjanjian Giyanti pun tidak boleh lebih besar dari pada Keraton Kasunanan,” jelas Bambang Ary.

Namun, ia pun mengembalikan pemaknaan mengenai hukum adat ini.