Polemik Dugaan Surat Permintaan Dukungan dari Cawabup Nomor Urut 1 Suwardi ke Guru-guru di Sragen

"Isinya, surat ini ditandatangani oleh Pak Suwardi calon wakil bupati, intinya untuk mendukung (paslon nomor urut 1) sana, kan ada fotonya," tambahnya.

Terpisah, Ketua Divisi Kampanye Kreatif Tim Pemenangan Sigit-Suroto, Eko Wijiyono mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan isi dari surat tersebut.

Baca juga: Muncul Spanduk Singgung Netralitas PNS, Mantan Bupati Sragen Dituntut Minta Maaf

Yang menjadi masalah adalah adanya kabar bahwa surat-surat tersebut dikirim oleh koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan oleh jasa pengiriman.

"Ini tidak ada stampel posnya, ini nggak ada bukti kalau itu lewat personal itu nggak ada, semuanya lewat kepala sekolah, diberikan ke kepala sekolah, diberikan lewat korwil, kemudian dinas pendidikan disuruh ambil saja," kata Eko.

"Kalau lewat pos, kami tidak mempermasalahkan, karena ini tidak lewat pos, jika ada stempel pos, tidak apa-apa kami terima, ada yang korwil takut, kemudian diberikan kepada kami, kepala sekolah yang takut, diberikan kepada kami," tambahnya.

Sementara saat ini, temuan tersebut belum dilaporkan ke Bawaslu maupun aparat penegak hukum.

Pihaknya memberi waktu selama 4 hari, agar pihak yang terlibat melakukan klarifikasi dan permohonan maaf.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Prihantomo membenarkan adanya kiriman surat dari Suwardi kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Sragen.

Namun, ia membantah bahwa yang membagikan surat tersebut ke sekolah-sekolah adalah Korwil Dinas Pendidikan.

Pasalnya, berdasarkan laporan dari kepala sekolah, surat tersebut dikirimkan dalam satu paket oleh jasa pengiriman Pos Aja!

Prihatomo juga menunjukkan map berwarna coklat berstempel Pos Aja! dengan bertuliskan pengirim Suwardi dari salah satu SMP Negeri di Sragen.

"Tidak lewat korwil, setahu saya lewat kurir, kalau pegawai dari instansi Dinas Pendidikan itu tidak, korwil tidak, dan pihak sekolah juga tidak," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, posisi guru disini adalah pihak yang pasif, sifatnya hanya menerima surat dukungan tersebut yang diedarkan oleh peserta Pilkada 2024.