Pasca Diinspeksi Kementerian PU, Metode Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Butuh Sragen Diubah

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Pasca diinspeksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), metode pembangunan Jembatan Butuh di Kabupaten Sragen akan diubah.

Dimana, diketahui sebelumnya metode yang dipakai adalah perancah yakni suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga material konstruksi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen, Albert Pramono Soesanto mengatakan metode yang akan dipakai yakni menggunakan metode Balance Cantilever.

"Metode pelaksanaan yang digunakan sekarang adalah tidak menggunakan perancah, tapi menggunakan metode balance cantilever dengan counter weight," katanya kepada TribunSolo.com, Jumat (15/11/2024).

"Jadi langsung menggunakan pemberat di samping, kalau pemberat nanti kita akan menggunakan rangka-rangka lain sebagai pemberatnya, itulah balance cantilever dengan counter weight," tambahnya.

Albert menambahkan dari kementerian PU juga memberi rekomendasi untuk membongkar seluruh rangka jembatan yang sekarang sudah dipasang.

Baca juga: Kerangka Jembatan Butuh Sragen Melengkung, Pembangunan Diyakini Tak Tuntas pada Akhir Desember 2024

Selain itu, Kementerian PU juga meminta agar semua komponen yang dipakai diubah semua.

Dengan begitu, maka tentunya akan memengaruhi progres pembangunan jembatan.

"Karena ada pengurangan progres, artinya ada penurunan progres juga, cuma nanti yang jelas ini nanti terjadi deviasi minus cukup besar," terangnya.

"Sehingga diberikan SP atau surat peringatan pertama dan SCM atau Show Cause Meeting pertama," sambungnya.

Setelah pertemuan ini, Albert berharap proses erection atau proses perakitan/pemasangan segmen girder menjadi kerangka jembatan bisa kemali dilanjutkan.

Selain itu, dengan proyek pembangunan jembatan yang sedang menjadi sorotan ini, Albert berharap pihak kontraktor mau menyelesaikan proyek ini sampai tuntas.

"Harapan saya tidak (kontraktor akan lepas tanggungjawab), tapi namanya manusia kita tidak tahu, tapi secara pembayaran juga bisa jadi bahan peringatan, karena progres yang dikerjakan sudah 75 persen, tapi baru kami bayarkan 65 persenan," kata Albert.

"Kemudian nanti ada sanksi-sanksi bisa melarikan diri, harapannya ya mereka tetap mau bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan pekerjaan sampai selesai," pungkasnya.