Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Hasto PDIP Tersangka KPK

Hasto Tersangka KPK, PDIP Tuding Ada yang Mau Ambil Alih Partai, Jokowi Sudah Bantah di Solo

PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto itu sebagai upaya  politisasi hukum.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Kolase Tribunnews
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Presiden Jokowi. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, memberikan tanggapannya soal penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.

PDIP menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto itu sebagai upaya  politisasi hukum.

Dia juga menuding ada pihak yang berupaya mengambilalih PDIP.

Baca juga: Dipecat PDIP, Effendi Simbolon Minta Megawati agar Damai dengan Jokowi : Semua Ada Waktunya

"Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," ujar Chico saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2024).

Chico lantas menyinggung sejumlah sprindik yang sedang diusut oleh penegak hukum kepada para ketua umum partai politik.

Tetapi, sampai saat ini kasus tersebut tidak ada kelanjutannya sesuai mereka merapat mendukung pemerintah.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," katanya.

Baca juga: Baliho Andika Perkasa Mendadak Menjamur di Jawa Tengah, Hasto PDIP Akui Lagi Tes Ombak

Dia mengungkapkan, PDIP yang tidak pernah mau tunduk dengan ancaman penjara bagi setiap kadernya.

Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan terus melawan.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar; menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," katanya.

Sementara itu, Chico juga mengungkit KPK yang justru meralat penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh KPK RI.

Padahal, kata dia, KPK sempat dikabarkan sudah menetapkan dua orang anggota DPR RI sebagai tersangka daam kasus tersebut.

Baca juga: Jagoan PDIP di Pilgub Jateng Masih Misteri, Sekjen Hasto Bicara Peluang Hendi Dilirik Megawati

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," pungkasnya.

Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.

Melansir Tribunnews.com, yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat (20/12/2024) pekan lalu.

Dalam surat yang diterima Tribunnews, Hasto Kristiyanto dijerat menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jokowi Sudah Bantah Cawe-cawe Jokowi

Mantan Presiden Jokowi enggan memberi tanggapan mengenai isu dirinya yang disebut akan cawe-cawe di Kongres PDI Perjuangan.

Ia hanya tersenyum sembari mengibaskan tangan saat diminta awak media menanggapi isu ini usai menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Keraton Solo, Jumat (20/12/2024).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Deddy Sitorus secara tersirat membenarkan berhembusnya isu ini pada jumpa pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat Kamis (19/12/2024).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun sempat menyebut isu ini meski tak menyebut spesifik siapa sosok yang mengacaukan partai yang dipimpinnya.

Ia mengatakan ini saat peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Jakarta, Kamis (12/12/2023).

Padahal, presiden ketujuh ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan pada terhitung sejak 14 Desember 2024 lalu.

Ia pun menghormati keputusan ini.

Baca juga: PDIP Baru Pecat Jokowi Setelah Pensiun di Solo, Ganjar Pranowo Ungkap Alasan Megawati

“Ya ndak apa. Ndak apa. Saya menghormati itu,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (17/12/2024) lalu.

Ia pun menolak menanggapi pemecatan terhadap dirinya ini.

Ia pun menerima keputusan yang telah resmi dijatuhkan.

“Dan saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian. Karena keputusan sudah terjadi,” ungkapnya.

Ia pun menyebut waktu akan menguji bagaimana perpolitikan ke depan setelah PDI Perjuangan memecat sosok yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia ini.

“Nanti waktu yang akan mengujinya,” jelasnya.

Sejumlah partai pun menyampaikan mereka terbuka jika Jokowi ingin bergabung. Sebut saja Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, hingga Partai Demokrat. Namun nampaknya ia belum tertarik untuk berlabuh ke salah satu partai. (*)

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved