Mahasiswa UNS Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di Depan DPRD Solo, Khawatir Ruang Gerak Sipil Dibatasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surakarta, Rabu (19/3/2025).

Mereka menolak Revisi Undang-Undang TNI yang akan segera disahkan pada rapat paripurna DPR RI esok hari, Kamis (20/3/2025).

Baca juga: Ngaku Sebagai Anggota TNI, Warga Probolinggo Dibekuk Usai Tipu dan Gasak Motor Warga Solo

“Apa yang kita suarakan hari ini menolak Revisi Undang-Undang TNI yang rasa-rasanya esok hari di Jakarta ada paripurna untuk mengesahkan hal itu,” ungkap Presiden BEM UNS Muhammad Faiz Zuhdi.

Ia menolak revisi undang-undang ini karena membuka ruang anggota militer aktif untuk mengisi jabatan-jabatab sipil.

Ia pun tak ingin pola-pola yang terjadi pada masa Orde Baru terulang kembali.

“Yang kita fokuskan UU TNI bagaimana melibatkan militer masuk ke ranah sipil. Itu membatasi ruang gerak sipil dan ditakutkan terjadi Orde Baru jilid II. Orde Baru dimana militer memegang kekuasaan penuh banyak sekali tragedi yang tidak pro-rakyat. Sebelum hal itu terjadi kita dengan tegas dan lantang menolak hal tersebut,” jelasnya.

Meski tinggal selangkah lagi disahkan, ia masih memiliki harapan agar revisi ini dibatalkan. Ia berharap DPRD Surakarta bisa diajak berdialog dan mendukung aspirasi mahasiswa.

“Di sini kita di teman-teman daerah ingin mengingatkan DPRD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat daerah untuk nanti bisa menyampaikan. Masih ada harapan sebelum disahkan,” tuturnya.

Baca juga: Tikus Rusak 70 Persen Sawah di Karanganyar, Kelompok Tani Sampai Libatkan Prajurit TNI Berburu Tikus

Pihaknya ingin menggaungkan penolakan Revisi UU TNI ini dari daerah sebagai bentuk dukungan aksi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat.

“Kita turun mengawal dari daerah. Harapannya dari DPRD Surakarta berdialog dengan kita dan hasilnya bisa disampaikan ke pusat. Besar harapan kami esok hari aksi pada sore hari ini membatalkan Revisi UU TNI,” jelasnya.

Ia pun menegaskan pihaknya akan terus melakukan perlawanan jika pemerintah nekad mengesahkan revisi undang-undang ini.

“Harapannya kalau pemerintah tidak mendengarkan mau tidak mau kata lawan yang harus kita sampaikan. Kita mencoba hari ini mendidik penguasa dengan perlawanan,” ungkapnya.

(*)