Potret Massa Aksi Tolak Disahkannya RUU TNI di Kantor DPRD Solo, Bawa Spanduk Bernada Minor

Terlebih menurut Ridwan dari seluruh butir RUU TNI, adanya terkait peluang TNI masuk dalam lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Hal itu dirasa akan merusak azas keadilan menurut Ridwan.

"Ada 6 formasi tambahan (yang jadi sorotan) yang paling kita soroti yaitu terkait (peluang masuknya TNI) di kejaksaan. Kan di TNI sudah memiliki peradilan militer, kenapa masih masuk dalam peradilan sipil," tegasnya.

Ridwan beserta massa aksi pun mendesak agar TNI tidak mengulangi kejadian pada masa orde baru yakni Dwifungsi ABRI.

"Kami menginginkan TNI kembali ke barak karena TNI sudah memiliki jabatan tersendiri kenapa masih menginginkan berbagi jabatan," ungkap Ridwan.

"Satu lagi, kita negara demokrasi yang diutamakan dengan diskusi (musyawarah). Apabila kita diskusi dengan seseorang yang membawa senjata, apakah bisa kita terima dengan baik-baik apabila ada perbedaan pendapat?," pungkas Ridwan.

Disinggung apakah akan ada dari massa aksi bakal mengajukan yudisial review, Ridwan menegaskan pihaknya lebih memilih untuk melakukan aksi di jalanan.

Menurutnya, kejanggalan di pemerintahan sudah nampak sejak awal kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. (*)