Kepastian dalam Ketidakpastian Ekonomi Global

Menjadi menarik saat kemudian pada momentum Ramadhan dan Lebaran yang baru saja kita lewati menunjukkan peningkatan yang lebih rendah dari periode sebelumnya.

Kanal goodstats.id mencatat bahwa jumlah pemudik tahun 2025 turun hampir sebesar 50 juta jiwa dibanding tahun 2024.

Data ini seakan mengkonfirmasi bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan perlu dilakukan langkah preventif maupun antisipatif untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap on-track.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana pemerintah harus bersikap di episode yang penuh ketidakpastian ini.

Kesimpulan sementara atas peristiwa yang baru-baru ini terjadi adalah ketidakpastian kondisi global adalah kepastian realitas. Sehingga kita harus bersiap bahwa ketidakpastian ini menjadi norma baru dalam ekonomi global.

Episentrum kriris dan kondisi ekonomi global masih di seputaran hubungan rumit antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Yang berbeda dari sebelumnya adalah pendekatan konflik yang saat ini lebih direct dan tidak melalui lembaga internasional seperti WTO dan PBB. 

Dalam kondisi ideal pemerintah perlu tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat baik dari sisi investasi maupun perdagangan dan tidak menjerumuskan diri dalam konflik dua negara besar ini.

Biarlah konflik terpusat pada dua negara tersebut dan tidak perlu menjalar ke belahan dunia lain.

Pemerintah juga perlu terus melakukan konsolidasi dengan kekuatan ekonomi besar lain seperti Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah untuk memastikan bahwa komitmen investasi tetap berjalan dan perdagangan tetap bisa dilaksanakan dengan prinsip yang adil dan saling menguntungkan.

Dari sisi domestik langkah pemerintah untuk melakukan pembenahan struktural memang perlu diapresiasi.

Pembenahan distribusi pupuk dan mekanisme off-taker melalui Perum Bulog menjadi angin segar bagi petani yang tentu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Proses reformasi birokrasi dan deregulasi peraturan, meskipun sudah dimulai jauh sebelum pemerintahan baru, masih perlu terus didorong dan dipercepat mengingat kondisi global yang sudah semakin cepat berganti.

Pernyataan Presiden Prabowo terkait penghapusan kuota impor dan TKDN meskipun mendapat respon positif perlu dikawal agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ekspektasi pasar dan pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi domestik.

Kondisi likuiditas yang cukup ketat dalam beberapa waktu terakhir agaknya juga perlu lebih serius diperhatikan.