Rocky Gerung Sebut Pemuja KDM Rata-rata Ber-IQ 78, Dedi Mulyadi Tak Emosi, Beri Jawaban Skakmat

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung, melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Rocky Gerung sempat menyebut Dedi Mulyadi dangkal karena mengeluarkan kebijakan pembinaan siswa nakal ke barak militer. 

Dirinya juga menilai, kebijakan Dedi Mulyadi disukai banyak orang Indonesia karena mereka menyukai 'kedangkalan'. 

Baca juga: Perkara Kebijakan Barak Militer, Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM

Hal itu terbukti dari IQ orang Indonesia hanya berada di angka 78. 

Meski demikian, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak begitu ambil pusing mengenai angka IQ rata-rata orang Indonesia yang menyukainya. 

"Bagi saya enggak penting, kenapa? Karena saya punya tesis daerah-daerah yang rakyatnya dianggap akademis selalu gagal memilih pemimpinnya," ujar Dedi Mulyadi saat berpidato dalam rangka 100 hari kerja di Lembur Pakuan yang tayang di Channel YouTube-nya pada Rabu (4/6/2025). 

"Daerah yang desa yang orang pintarnya banyak biasanya pemimpinnya selalu hadir yang pemipin yang tidak sukses. Karena orang memimpin dengna pikiran bukan dengan hati," tambahnya. 

Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Laporkan Dedi Mulyadi Soal Barak Militer, Dulu Lapor Komnas HAM kini Bareskrim

Dedi Mulyadi menyebut dia memimpin dengan hati bukan semata pikiran. 

Sebab, hati tidak bisa berbohong. 

"Inilah atraktif kepemimpinan, maka saya menyampaikan kalau kita membangun kerangka berpikir pembangunan hanya didasarkan angka-angka yang ada dalam catatan anggaran belanja daerah sampai kiamat daerah tidak pernah maju. Karena harapan kita hanya pada angka," pungkasnya. 

Sebelumnya, gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di awal pemerintahannya mendapat sorotan hingga banyak yang menyamakan dia dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. 

Bahkan, tidak sedikit yang menjulukan Dedi Mulyadi sebagai Jokowi atau Mulyono jilid II.  

Rocky Gerung menyamakan Dedi Mulyadi dengan Jokowi karena kebijakannya mengirimkan siswa nakal ke barak militer. 

Menurut Rocky kebijakan barak militer bukan mengajak anak untuk berpikir, sekalipun yang menjalani pembinaan karakter adalah siswa bermasalah atau anak nakal.

"Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disiplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh bukan mengajak orang berpikir," kata Rocky Gerung.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dilaporkan Wali Murid ke Bareskrim Polri, Imbas Kebijakan Barak Militer

Kemudian, Rocky Gerung menyandingkan 'kedangkalan' kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer ini dengan kebijakan yang dilakukan dengan Jokowi.

Yakni dengan membiarkan IQ masyarakat Indonesia tak bergerak dari 78 dalam 10 tahun kepemimpinannya.

"Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita selama 10 tahun Pak Jokowi, 78 terus," beber Rocky.

"Akibatnya apa, ya kedangkalan itu laku terus," tambahnya.

Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini menghadapi laporan hukum.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi ini dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Kang Dedi dilaporkan karena membuat kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Laporkan Dedi Mulyadi Soal Barak Militer, Dulu Lapor Komnas HAM kini Bareskrim

Ia dilaporkan melanggar Pasal 76 H Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun.

Pelaporan ini disampaikan salah seorang orang tua murid yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan.

"Kami memasukkan (aduan) ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi."

"Salah satu pasal yang kami masukkan itu di UU Perlindungan Anak di Pasal 76 H, itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer," kata Adhel, Kamis.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dilaporkan Wali Murid ke Bareskrim Polri, Imbas Kebijakan Barak Militer

Dalam pelaporannya, Adhel mengaku membawa barang bukti sebagai bahan aduan ke Bareskrim Polri.

Dirinya pun berharap pelaporan ini dapat dikaji oleh Bareskrim Polri. 

Ia dijadwalkan akan kembali datang ke Bareskrim Polri untuk melengkapi bukti aduannya.

"Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi," pungkas Adel.

Diketahui, Dedi Mulyadi mencanangkan pendidikan militer bagi remaja yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus PR Siswa Mulai Tahun Ajaran Baru, Bakal Ditiru Sekolah Negeri se-Indonesia?

Kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak.

Siswa yang masuk barak militer di antaranya siswa yang suka tawuran, mabuk, main gim, hingga berkeluyuran malam.

Termasuk di sekolah selalu membuat keributan, suka membolos, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Adhel Setiawan lebih dulu melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.

Laporan ini diajukan pada 8 Mei 2025.

Baca juga: Dedi Mulyadi Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029? Pengamat Politik Bedah Data Survei

Menurut Adhel, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini berpotensi melanggar HAM.

"Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalah perilaku ya, kalau bahasa beliau yang nakal, akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer," kata Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel merasa keberatan dengan program ini.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan, karena kami menilai kebijakan ini sarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia," lanjut Adhel.

Adhel menilai kebijakan Dedi Mulyadi ini melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

Komnas HAM pun diminta segera membentuk tim investigasi untuk mengusut laporan wali murid tersebut.

(*)