Pertemuan Singkat Penuh Lambaian Tangan Siswa SDN 1 Bentangan Sambut Presiden Prabowo di Klaten

2. Mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal

Koperasi menyediakan skema pinjaman bergulir dengan bunga ringan atau tanpa bunga, memutus ketergantungan warga pada pinjaman online berisiko tinggi.

3. Distribusi sembako murah

Koperasi akan menjual sembako dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih rendah, karena membeli langsung dari distributor besar atau pemerintah.

4. Mendorong kewirausahaan desa

Kopdes juga bisa membuka unit usaha, seperti toko bangunan, warung kopi desa, hingga jasa logistik lokal, sesuai potensi wilayah masing-masing.

Alasan Peluncuran Koperasi Merah Putih Dilakukan di Klaten

Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih secara nasional digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Minggu (21/7/2025). Klaten dipilih bukan tanpa alasan.

Kabupaten yang berada di jantung Pulau Jawa ini dinilai merepresentasikan semangat pembangunan ekonomi dari akar rumput: desa.

Acara peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sejumlah menteri kabinet, serta ribuan kepala desa dari berbagai penjuru Jawa Tengah.

Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan ribuan peserta menjadikan peluncuran ini sebagai salah satu momen penting dalam agenda transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.

Ada alasan dipilihnya Klaten sebagai lokasi peluncuran. 

Baca juga: Sambut Tamu Peresmian Koperasi Merah Putih di Bentangan Klaten, Ada Sajian 50 Gerobak Angkringan

Desa-desa di Klaten telah menunjukkan inisiatif luar biasa dalam pengembangan ekonomi lokal, kemandirian pangan, serta semangat gotong royong.

Desa Bentangan juga telah lebih dulu memulai proses pembentukan koperasi desa model yang kini dijadikan inspirasi nasional, yakni Koperasi Merah Putih.

Peluncuran Koperasi Merah Putih dari Klaten menjadi penanda dimulainya era baru pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan merata, dimulai dari desa.

Dari Bentangan, sebuah langkah besar diambil menuju kemandirian ekonomi rakyat yang berdaulat.

(*)