Gugatan Ijazah Jokowi Tak Lanjut, Muhammad Taufiq Tuding PN Solo Tak Berani Adili

Ia bercermin pada perkara legalisasi ekspor pasir laut yang ditolak di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, namun justru diterima dan bisa menang di Mahkamah Agung.

“Saya meyakini di tingkat banding dikabulkan. Tiga tahun lalu (perkara ekspor pasir laut) kami ajukan gugatan di Jepara ditolak pengadilan negeri pengadilan tinggi ditolak. Tapi Mahkamah Agung mengabulkan,” jelasnya.

Tolak Tudingan Diistimewakan

Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, menepis tudingan bahwa kliennya mendapat perlakuan istimewa terkait proses pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dilakukan di Mapolresta Solo, Rabu (23/7/2025).

Yakup menjelaskan bahwa pemindahan lokasi pemeriksaan dari Jakarta ke Solo bukan atas inisiatif sepihak penyidik, melainkan melalui permohonan resmi dari pihaknya.

Permintaan itu didasari fakta bahwa beberapa saksi dalam perkara yang sama juga telah menjalani pemeriksaan di Polresta Solo.

"Jadi ini bukan pemeriksaan khusus untuk Pak Jokowi tapi ini karena kami mengetahui bahwa banyak sekali saksi-saksi diperiksa di sini oleh karena itu kami mencoba menghubungi apakah Pak Jokowi bisa diperiksa bersamaan," jelas Yakup usai mendampingi pemeriksaan kliennya.

Yakup menyatakan bahwa keputusan untuk memeriksa Jokowi di Solo justru turut mempermudah kerja penyidik, bukan bentuk keistimewaan sebagaimana dispekulasikan oleh sejumlah pihak.

"Ternyata itu sangat mempermudah penyidikan dan membantu penyidik, sehingga kami menghormati hukum. Dan ternyata hari ini," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya memang telah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025).

Namun, tim kuasa hukum telah mengajukan penundaan pemeriksaan secara resmi karena Jokowi telah memiliki agenda yang tak bisa ditinggalkan, bukan karena alasan kesehatan seperti yang sempat diberitakan.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan di Polresta Solo, Jokowi Didampingi 5 Pengacara, Ada Yakup Hasibuan

"Masih ada yang mencoba memlintir bahwa Pak Jokowi kemarin dipanggil kok sakit kemudian tidak hadir. Di sini saya sampaikan dengan tegas bahwa memang Bapak Jokowi sudah dipanggil hari Kamis (17/7/2025) kemarin," tegas Yakup.

"Namun kami sudah bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah kegiatan atau agenda yang tidak bisa ditinggalkan," lanjutnya.

Dengan penjelasan ini, Yakup berharap publik tidak lagi menafsirkan bahwa Jokowi mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum yang tengah berjalan.

Ia memastikan bahwa seluruh proses telah ditempuh dengan itikad baik dan sesuai prosedur yang berlaku.