Kenaikan Tarif PBB
PBB-P2 Wonogiri Tak Naik, Tapi Siap-siap Bangunan 'Hantu' alias Tak Tercatat Kena Tagihan Baru
Bangunan tak tercatat di Wonogiri akan didata ulang Pemkab. Targetnya, semua objek pajak tercover meski tarif PBB tetap sama.
Penulis: Erlangga Bima Sakti | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
Tarif PBB dan PBB-P2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu nilai tertentu dari objek pajak, yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak.
Rumus umum penghitungan:
PBB terutang = Tarif x NJKP
Keterangan:
NJKP = NJOP - NJOPTKP
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak): harga pasar dari tanah dan bangunan.
NJOPTKP: nilai tidak kena pajak (ditetapkan pemerintah daerah, misal Rp10 juta).
Tarif PBB-P2: maksimal 0,3 persen dari NJKP (ditentukan oleh Perda masing-masing daerah).
Untuk PBB sektor lain (PBB-P3), tarif ditetapkan secara terpisah oleh pemerintah pusat.
Mekanisme Pembayaran PBB dan PBB-P2
SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dikirimkan oleh pemerintah daerah setiap tahun kepada wajib pajak. Wajib pajak membayar sesuai jumlah terutang yang tercantum dalam SPPT.
Baca juga: Pati Hingga Karanganyar Naikkan Tarif PBB-P2, Sukoharjo Ambil Langkah Beda, Malah Beri Diskon Pajak
Pembayaran bisa dilakukan melalui:
- Bank yang ditunjuk (Bank BUMN/Daerah)
- Kantor Pos
- Online melalui e-commerce, mobile banking, atau loket pembayaran digital milik Pemda (misalnya aplikasi e-Samsat atau website Bapenda).
(*)
Ramai Soal Kenaikan Tarif PBB-P2, Setyo Sukarno Pastikan Tak Ada Kenaikan di Wonogiri |
![]() |
---|
Pelaku UMKM di Karanganyar Minta Kenaikan Tarif PBB-P2 Hingga 70 Persen Dikaji Ulang: Membebani |
![]() |
---|
Pati Hingga Karanganyar Naikkan Tarif PBB-P2, Sukoharjo Ambil Langkah Beda, Malah Beri Diskon Pajak |
![]() |
---|
Pasrahnya Warga Karanganyar Tagihan PBB-P2 Naik Hingga 75 Persen: Terbebani, Tapi Mau Bagaimana Lagi |
![]() |
---|
BKD Boyolali Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB-P2 di 2025, Warga Diimbau Segera Lakukan Pembayaran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.