Respons Bupati Hamenang, Bakal Cek Persoalan Pengeboran Air Tanah Dalam di Desa Jeblog Klaten

Ketua Pamsimas Desa Jeblog, Sartono, membenarkan kondisi tersebut.

“Iya, itu (pengeboran) yang jadi kendala. Ada dampaknya,” ujarnya.

Menurut Sartono, salah satu dampak ialah turunnya gravitasi air sehingga debit air menurun.

“Awalnya bisa 10 liter per detik, sekarang tinggal separuh,” katanya.

Ia menjelaskan, Desa Jeblog sebenarnya sudah memiliki peraturan desa (Perdes) terkait sumur air tanah dalam. Namun sifatnya masih sebatas imbauan, sementara izin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

Sartono pribadi tidak mempermasalahkan bila pengeboran digunakan untuk pertanian.

“Kalau untuk pertanian saya oke saja. Tapi kalau untuk wisata, usaha, atau bisnis seperti perikanan itu kan butuh air banyak dan mahal. Apalagi kalau sawah dialihfungsikan, itu tidak pas. Akibatnya debit air Pamsimas jadi berkurang,” ucapnya.

Saat ini, Pamsimas dimanfaatkan hampir seluruh warga Desa Jeblog.

“Awalnya 170 KK penerima manfaat, sekarang sekitar 500 KK sudah pakai air Pamsimas semua,” jelasnya.

Diduga untuk Wisata dan Bisnis

Rosyid, dari Aliansi Rawat Hayat (ARH) Desa Jeblog, mengatakan sebagian besar pengeboran dilakukan oleh pemodal dari luar desa.

“Asal ada modal, pasti orang itu bangun (wisata). Kalau enggak bangun, ya ngebor. Pemodalnya tidak selalu orang sini,” kata Rosyid.

Masyarakat dan pemerintah desa sudah sempat memberi teguran. Dari hasil pemantauan, ada 12 titik pengeboran air tanah dalam yang dimanfaatkan untuk kolam renang wisata, usaha es kristal, dan air kemasan.

“Terutama terkonsentrasi di Dukuh Gondang,” ungkapnya.

Rosyid menegaskan praktik itu jelas melanggar aturan, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebut kebutuhan dasar warga harus diprioritaskan. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 juga menegaskan bahwa air adalah hak rakyat, bukan komoditas yang bisa dikuasai swasta.

Tiga Tuntutan Warga

Atas keresahan itu, warga Desa Jeblog menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Penghentian segera seluruh aktivitas pengeboran ilegal air tanah dalam.
2. Evaluasi izin dan penindakan oleh Pemkab Klaten bersama dinas terkait.
3. Pemulihan pasokan air Pamsimas dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan yang ditimbulkan.

 (*)