DPRD Nilai Pembukaan Sekolah Rakyat SD di Solo Terburu-buru, Khawatir Dampak pada Mental Siswa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Sekolah Rakyat (SR) jenjang Sekolah Dasar (SD) resmi dibuka di Kota Solo pada Senin (6/10/2025) kemarin. 

Pendirian sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak warga kurang mampu tersebut pun tak luput dari sorotan kalangan legislatif salah satunya Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto yang berpendapat bahwa pembukaan SRSD tersebut terkesan terburu-buru.

Sugeng menilai bahwa pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut minim persiapan matang.

Bahkan Sugeng menyebut pendirian SRSD di Kota Solo tersebut layaknya dongeng Bandung Bondowoso.

“Ini kan seperti program Bandung Bondowoso. serba cepat, dan kesannya ingin segera jadi tanpa perencanaan yang cukup matang,” urai Sugeng, Selasa (7/10/2025).

Ada sejumlah catatan menurut Sugeng dengan pendirian SRSD terkhusus di kota Solo tersebut seperti perbedaan jadwal semester dengan sekolah lainnya.

“Ketika program ini mulai bergulir, padahal jadwal reguler penerimaan siswa sudah lewat. Jadi konsekuensinya, pihak sekolah dan penyelenggara SR SD harus bisa menjawab berbagai persoalan di lapangan yang mungkin muncul nantinya," imbuh dia.

Tak hanya itu saja, konsep asrama yang diusung oleh SRSD tersebut menurut Sugeng harus memiliki resiko tersendiri bagi siswa yang rata-rata masih berusia 7 tahun tersebut.

Salah satu resiko yang menurut Sugeng harus jadi sorotan adalah psikologis peserta didik.

“Kalau di SD lain anak-anak sudah belajar beberapa bulan, sementara di SR SD ini baru mulai, tentu ada ketertinggalan dari sisi akademik. Nah, ini harus dikejar. Tapi yang paling penting, bagaimana mereka bisa beradaptasi di lingkungan asrama,” urai dia.

“Anak-anak usia segitu emosinya masih labil, masih manja. Mereka pasti akan merasakan kerinduan berat pada orang tua ketika harus tinggal jauh di asrama. Kalau tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat, anak-anak bisa stres,” tambah Sugeng.

Baca juga: Resmikan SRD 2 Solo, Wakil Mensos Agus Jabo Akui Tak Mudah Rekrut Siswa SD untuk Sekolah Rakyat

Oleh karena itu, ia berharap agar pengelola SRSD nantinya bisa memperhatikan tingkat emosional anak pada saat berada di asrama.

“Pendidik dan pengasuh harus peka terhadap kondisi emosional siswa. Jangan hanya fokus pada akademik, tapi juga pada aspek sosial dan emosional mereka,” kata dia.

Sementara itu, Sugeng juga berharap agar pelaksanaan SRSD di bawah pengawasan Kementerian Sosial (Kemensos) RI juga bisa berkerjasama dengan pemerintah daerah.

Sinergi tersebut menurut Sugeng sangat penting karena menyangkut banyak hal termasuk tidak merugikan sekolah reguler.

“Kami di Komisi IV mendorong agar Kemensos tidak berjalan sendiri. Harus ada koordinasi yang intens dengan Dinas Pendidikan Kota Solo. Dengan begitu, dari tahun ke tahun bisa terlihat perkembangan anak-anak SR, apakah kualitasnya meningkat dan mampu bersaing dengan siswa SD reguler,” jelas dia.

Bukan tanpa alasan, Sugeng menyebut bahwa tantangan sekolah reguler jenjang SD seperti yang dihadapi Kota Solo adalah kekurangan peserta didik yang selalu muncul di awal semester ganjil.

Oleh karena itu, ia berharap agar adanya SRSD tidak menjadi irisan bagi sekolah reguler yang memunculkan masalah baru.

“Ya sedikit banyak pasti berpengaruh. Tapi di Solo ini data keluarga miskin sudah cukup jelas, dan ada irisan dengan calon siswa SR. Jadi kalau dua rombongan belajar saja, dampaknya mungkin tidak terlalu besar,” ungkapnya.

Sebaliknya, Sugeng juga berharap adanya SRSD di Kota Solo nantinya semakin memacu sekolah reguler untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Ini tantangan bagi SD negeri maupun swasta di Solo. Kalau ingin tetap diminati, ya harus meningkatkan mutu. Harus ada kompetisi sehat. Sekolah berlomba-lomba menunjukkan prestasi agar tetap dilirik calon siswa. Kompetisi dalam konteks pendidikan itu positif,” harap Sugeng.

Sugeng menegaskan kembali bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Solo agar sesuai dengan tujuan awalnya. 

“Kita semua tentu mendukung niat baik pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu," sebut Sugeng,

"Tapi yang harus diingat, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Kita akan pantau terus, supaya Sekolah Rakyat ini benar-benar menjadi rakyat dalam arti yang sesungguhnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat bawah,” pungkas dia. (*)