Jokowi Kirim Karangan Bunga Atas Wafatnya Pakubuwono XIII, Dulu Berjasa Redam Konflik Keraton Solo

Jokowi, yang saat itu juga tengah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan bahwa peran pemerintah dalam konflik internal Keraton hanya sebatas membantu menciptakan perdamaian.

Baca juga: Sosok Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, Raja Keraton Solo yang Tutup Usia : Pernah Bekerja Kantoran

“Fungsi pemerintah cuma sebatas merukunkan. Selanjutnya manajemen keraton kita serahkan kepada kerabat dan abdi dalem agar bisa dikelola dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi,” ujarnya.

Konflik internal di Keraton Surakarta sendiri bermula sejak wafatnya PB XII pada tahun 2004.

Raja terakhir dari garis keturunan langsung Kasunanan Surakarta itu meninggal dunia tanpa meninggalkan permaisuri maupun putra mahkota yang sah.

Kekosongan suksesi tersebut menimbulkan perpecahan di antara keluarga besar keraton dan para abdi dalem. Sebagian pihak mengusung putra tertua, KGPH Hangabehi, sebagai penerus tahta, sementara sebagian lainnya mendukung putra kelima, KGPH Tedjowulan.

Pertentangan tersebut berkembang menjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta.

Selama lebih dari tujuh tahun, dua pihak sama-sama mengklaim legitimasi sebagai penerus sah tahta PB XII.

Baca juga: Keraton Solo Tutup Pasca sang Raja Pakubuwono XIII Wafat, Wisatawan Gagal Masuk Kori Kamandungan

Akibatnya, aktivitas pemerintahan adat dan budaya di keraton kerap terganggu, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan abdi dalem dan masyarakat pendukung.

Pertemuan rekonsiliasi yang dimediasi oleh Jokowi pada 2012 itu menjadi langkah penting dalam upaya menyatukan kembali dua kubu yang selama ini berseteru.

Kesepakatan damai tersebut diharapkan dapat mengembalikan marwah dan ketenangan di lingkungan Keraton Surakarta sebagai salah satu simbol budaya dan sejarah Jawa yang berpengaruh.

Meski begitu, perjalanan menuju kerukunan penuh antara kedua pihak tidak sepenuhnya mudah

 Setelah rekonsiliasi tersebut, dinamika internal keraton masih terus terjadi, namun momen di Hotel Grand Mahakam tetap dikenang sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah penyelesaian konflik internal Kasunanan Surakarta.

(*)