Benowo Tolak Mentah-mentah Tedjowulan Klaim Raja Ad Interim Keraton Solo Berdasarkan Surat Mendagri

Ringkasan Berita:

• KGPH Benowo menolak klaim KGPA Tedjowulan yang menyebut mendapat mandat pemerintah untuk menjadi Ad Interim Raja setelah PB XIII wafat.
• Benowo menegaskan mandat Mendagri tak berlaku untuk urusan internal keraton dan posisi pendamping PB XIII otomatis gugur.
• Ia juga menyebut pemerintah sudah lama ikut campur dan menyoroti perlakuan berbeda terhadap Keraton Solo sebagai cagar budaya.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Adik mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta SISKS Pakubuwono (PB) XIII, KGPH Benowo, menanggapi pernyataan Mahamenteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan yang sebelumnya menyebut dirinya mendapat mandat pemerintah untuk menjabat sebagai Ad Interim Raja Keraton Solo setelah PB XIII wafat.

Benowo menegaskan, posisi Tedjowulan sebagai pendamping PB XIII semasa hidup otomatis tidak berlaku lagi.

“Gimana ya, Monggo saja. Gusti Tedjowulan itu sebenarnya sebagai pendamping Pakubuwono XIII. Kalau pendampingnya sudah meninggal bagaimana? Mau mendampingi siapa?” ujar Benowo usai upacara adat Hajad Dalem Jumenengan Dalem Nata Binayangkare SISKS Pakubuwono XIV, Sabtu (15/11/2025).

Benowo menambahkan, status Tedjowulan sebagai Mahamenteri juga tak bisa serta-merta melekat pada pemerintahan raja baru, KGPAA Hamangkunagoro (PB XIV).

“Kalau mau mendampingi ini (PB XIV) kan harus diikrarkan lagi bahwa pendampingnya adalah panembahan Ageng Tedjowulan kan begitu,” ujarnya.

Baca juga: Detik-detik Warga Serbu Bunga Kereta Kencana Usai Kirab Jumenengan PB XIV di Solo, Sampai Berebut!

Ia juga membantah klaim Tedjowulan soal adanya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang disebut sebagai dasar mandat menjabat Ad Interim Raja.

Menurut Benowo, kementerian tidak memiliki kewenangan khusus mengatur internal keraton.

“Pakai kekuatannya katanya pakai surat Menteri Dalam Negeri, lha Menteri Dalam Negeri ra urusan, kan urusannya untuk pemerintah kota, untuk Pemda masa untuk keraton. Urusannya apa sama Kementerian Dalam Negeri? Nah kalau Keraton itu makar, memberontak nah baru. Kalau nggak masa mau diadili,” tegasnya.

Benowo juga menanggapi isu bahwa pemerintah dapat mengambil alih keraton bila terjadi keributan dalam suksesi raja.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan hal itu dan menyebut pemerintah memang sudah lama memiliki campur tangan dalam urusan keraton.

“Kemudian ada yang ngomong kalau ribut-ribut nanti keraton diambil alih. Silahkan, saya senang kalau Keraton mau diambil pemerintah. Memang pemerintah yang ngambil punyanya masih kurang?” katanya.

Baca juga: Kuda Kereta Kencana Kirab Jumenengan PB XIV di Solo Ternyata Kuda Sewaan, Disewa dari Warga

Menurut Benowo, selama ini Keraton Kasunanan Solo justru diperlakukan berbeda dibanding Keraton Yogyakarta, terutama terkait aturan sebagai cagar budaya.

“Sudah dijadikan cagar budaya, nggak bisa apa-apa. Mau buat WC aja harus laporan, mau menambah tembok harus laporan. Kenapa cagar budaya tidak Yogya sekalian, kenapa cuma di sini? Itu berarti ada tanda tanya saya membacanya,” pungkasnya.