Berita Solo Terbaru
Gibran Mantap Potong Tunjangan PNS untuk Tambal Kas Daerah, Sebut Tak ada yang Protes ke Dirinya
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membantah ada PNS atau ASN di Kota Solo yang mengkritik kebijakannya melakukan pemotongan tunjangan.
Penulis: Muhammad Irfan Al Amin | Editor: Aji Bramastra
lihat foto
"Golongan paling bawah tidak ada potongan ya," ucapnya.
Demi menutup defisit anggaran sebesar Rp 19 Miliar, Pemerintah Kota Solo melakukan efisiensi dengan memotong Tambahan Peghasilan Pegawai (TPP) dari Aparatur Sipil Negara di bawahnya.
Menanggapi hal itu sejumlah ASN di Kota Solo membuat nota telaah atas kebijakan yang dilakukan Pemkot tersebut.
Kepada TribunSolo.com, seorang ASN pejabat di Kota Solo menyebut bahwa nota telaah merupakan bentuk saran dari para jajaran ASN kepada atasannya sebagai pengambil kebijakan di Pemkot Solo.
Baca juga: Anggota DPRD Solo Tak Setuju Potong Tunjangan PNS untuk Tambal Kas Daerah : Itu Melanggar HAM
Baca juga: Komisi I DPRD Solo Ungkap, Pemotongan Tunjangan Demi Tutup Rp 19 M Tanpa Komunikasi dengan PNS
"Ini bukan protes namun masukkan dari bawahan kepada atasan yaitu Wali Kota Solo," katanya pada Jumat (27/8/2021).
Dia beralasan bahwa tugas yang dia emban merupakan sektor kritikal yang juga berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Kami ini juga ikut dalam penanganan langsung Covid-19, dan tak jarang kami menggunakan uang pribadi untuk melayani warga," terangnya.
Baca juga: Daftar Gaji Pokok PNS Baru Golongan 1 hingga 4, Tertinggi Rp 3,5 Jutaan Belum Termasuk Tunjangan
"Uang TPP itu sebagian kami berikan kepada masyrakat dari sumbangan vaksinasi, rumah karantina dan anak turun kebijakan yang belum ada anggarannya," ujarnya.
"Seharusnya kami mendapat tunjangan tambahan," ungkapnya.
Dirinya menawarkan sebagai bentuk alternatif agar TPP mereka tidak dipotong, anggaran keuangan lainnya yang sekiranya tidak digunakan secara maksimal agar dialihkan untuk menutupi jumlah Rp 19 miliar tersebut.
Baca juga: Jadi Profesi Idaman 5 Tahun Sekali, Intip Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, Ada Fasilitas Kredit
"Seperti perjalanan dinas bisa dipotong atau dari kegiatan lainnya yang bisa dipotong," harapnya.
Walaupun demikian dia menerima sepenuhnya setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Solo mengenai nasib pendapatan mereka.
"Ini hanya bentuk usulan dari kami kepada atasan, dan bukan bentuk keberatan," terangnya.
"Kami nota ini kami kirim ke Wali Kota Solo, dan Komisi I adalah tembusan sebagai partner kerja kami," tuturnya.
Tak Komunikasi dengan ASN
