Berita Solo Terbaru
Solo Dituding PKS Jadi Kota Termiskin di Jateng, Data BPS Ungkap Angka Kemiskinan Solo Medium
BPS mengungkapkan angka kemiskinan di Jateng, ternyata Solo bukan jadi Kota yang termiskin. Namun, posisinya di angka medium.
Penulis: Tara Wahyu Nor Vitriani | Editor: Ryantono Puji Santoso
lihat foto
Aksi Kader PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo menggelar aksi penolakan harga BBM yang naik di Bundaran Gladag, Solo.
Para kader Partai membentangkan tulisan penolakan seperti 'Alihkan Dana IKN untuk Subsidi BBM', ' PKS Menolak Kenaikan BBM'.
Bahkan mereka juga membawa keranda bertuliskan 'Mati Nuraninya Pemimpin'.
Mengenai aksi tersebut, Ketua DPD PKS Solo, Daryono mengatakan, aksi tersebut sebagai penolakan kenaikan harga BBM di Indonesia.
"Contohnya negara tetangga malah menurunkan harga BBM, kita menaikkan itu kan aneh," kata Daryono, Jumat (9/9/2022).
Daryono menuturkan, ada pihak swasta yang bisa menjual BBM lebih murah dibanding pemerintah, hal ini menurut dia aneh.
Jadi, harga BBM memang harus turun.
Dia mengaku akan terus melakukan aksi untuk menyuarakan terkait BBM ini, sampai harganya bisa turun.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Solo Diwarnai Walk Out Fraksi PKS, Pilih Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Menurut Daryono, Pemerintah seharusnya mengurangi anggaran IKN daripada menaikan harga BBM.
"Kami ingin Pemerintah memiliki cara lain yang lebih kreatif daripada menaikkan harga BBM untuk menutup defisit dari APBN," ujarnya.
Mengenai keranda yang dibawa itu, ia menyebut sebagai sindiran untuk pemerintahan Presiden Jokowi.
"Itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM," ungkapnya.
Walk Out Rapat Paripurna
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo memilih untuk walk out dari rapat Paripurna dan memilih turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM.
Lima orang tersebut yakni Abdul Ghofar Ismail, Didik Hermawan, Asih Sunjoto Putro, Muhadi Syahroni, Sugeng Riyanto.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengatakan walk out-nya PKS lantaran saat adanya rapat Paripurna, bersamaan berlangsung aksi penolakan BBM di Bundaran Gladag, Solo.
"Bersamaan dengan rapat paripurna ada aksi disini, aksi masyarakat tidak hanya Solo bahkan juga dari luar Solo pada datang ke sini untuk menentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM," kata Sugeng kepada TribunSolo.com, Jumat (9/9/2022).
Sugeng menilai gerakan penolakan BBM adalah gerakan yang patut untuk didukung.
Sehingga, dirinya dan empat orang lainnya memilih untuk keluar dari rapat paripurna dan bergabung dengan para massa aksi.
"Kami merasa bahwa ini gerakan yang sangat patut untuk didukung sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari rapat paripurna dan bergabung bersama dengan massa aksi di sini," ucapnya.
Baca juga: Cerita Buruh Tani di Sragen Ambil BLT BBM: Berangkat Dibonceng Cucu, Uang untuk Beli Beras
Sugeng mengaku, rapat paripurna itu membahas mengenai Raperda tentang perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
Disaat rapat tengah berjalan, Fraksi PKS melakukan interupsi dan sempat mengajak anggota dewan serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti aksi menolak kenaikan BBM.
"Kami juga di sana di forum itu mengajak kepada Wali Kota yang ada disana, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD serta kawan-kawan dari semua fraksi juga," ujarnya.
Hal tersebut dilakukan PKS lantaran mereka pernah melakukan hal yang sama yakni melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM.
"Kebijakan menaikkan BBM pernah mereka tolak dulu ya kan dan hari ini kita mengajak mereka untuk menolak kembali jadi jangan hanya kami PKS," tegasnya.
Namun, ajakan tersebut tinggall ajakan semata, Sugeng mengungkapkan, hanya lima orang dari Fraksi PKS yang keluar dari rapat Paripurna.
"Kami sebatas ajakan ya kami akhirnya hanya berlima. aksi sudah dimulai di tengah-tengah rapat kami interupsi dan keluar,"paparnya.
Ditanya mengani respon dari pimpinan DPRD dan Wali Kota Solo, Sugeng mengatakan mereka menghargai keputusan PKS.
"Sanksi enggak ada, jadi enggak masalah," pungkasnya.
Sementara itu Ketua Frkasi PKS, Asih Sunjoto mengatakan, langkah yang diambil PKS untuk memilih aski penolakan BBM lantaran lebih urgent.
"Karena kita melihat aksi ini lebih urgent dari rapat paripurna, rapat Paripurna tinggal pengesahan saja tinggal formalitas tinggal selesai lebih baik bergabung disini," ucapnya. (*)
