Pengamat Pertanyakan Peran Ahok di Pertamina saat Kebakaran Terjadi : Selama Ini 'Do Nothing'

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Tragedi kebakaran di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Integrated Terminal di Plumpang menelan sedikitnya 16 korban jiwa dan 50 luka bakar.

Kejadian memilukan ini pun membuktikan betapa pentingnya pemindahan depo tersebut ke tempat yang jauh dari kawasan penduduk.

Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Energi, Fahmy Radhi.

Baca juga: Aroma Bensin Menyengat Jadi Pertanda Sebelum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Sampai Pingsan

Fahmy Radhi menganggap PT Pertamina (Persero) abai terhadap sistem keselamatan (safety system) di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Integrated Terminal di Plumpang.

Dirinya pun miris dengan peristiwa kebakaran yang terjadi ketiga kalinya di Depo Plumpang yang memasok sekitar 25 persen kebutuhan BBM di Indonesia.

"Ini saya kira Depo Plumpang ini dia mensupply BBM sekitar 25 persen kebutuhan di Indonesia ini. Nah kebakaran yang ketiga kalinya ini semakin membuktikan bahwa Pertamina itu memang abai terhadap safety system ya," kata Fahmy, dalam tayangan Kompas TV, Sabtu (4/3/2023).

Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Plumpang menjadi hal yang sangat penting.

Baca juga: Rumah Penyanyi Dangdut ini Dekat Depo Pertamina Plumpang yang Kebakaran: Ya Allah Lindungi Kami

Fahmy menyebut jika dipindahkan ke dekat pelabuhan, justru akan lebih efisien.

Meski demikian kata dia. perlu audit berkala dan penggantian untuk peralatan yang sudah renta.

Dalam kebakaran di Depo Plumpang, menurutnya, perusahaan pelat merah itu tidak menerapkan sistem keselamatan berstandar internasional, sehingga peristiwa kebakaran ini mudah terjadi.

"Tidak menggunakan standar-standar internasional, sehingga dengan mudah sangat terbakar," jelas Fahmy.

Soal korban jiwa dan luka serta rumah warga yang terbakar Fahmy menilai semuanya harus ditanggung Pertamina.

Baca juga: Kisah Mbahe, Branwir Tua PMK Solo : Saksi Kerusuhan 1998, Konon Kalau Dicuci, Bakal Ada Kebakaran

"Ini saya kira tanggung jawab sepenuhnya dari Pertamina, bukan dari Pemda. Kalau sekarang Pertamina saja tidak hadir, ini agak mengkhawatirkan. Saya khawatir juga kalau Pertamina lepas tangan Padahal itu seharusnya tanggung jawab Pertamina," kata Fahmy.

Menurut Fahmy, Pertamina pasti punya budget untuk itu.

Selain itu menurutnya Depo Plumpang pasti juga sudah diasuransikan

"Artinya kerugian yang timbul akibat kebakaran yang terkait dengan Depo Plumpang itu nanti akan diganti oleh asuransi," katanya.

"Nah Pertamina tinggal mengganti rugi perumahan penduduk harus diganti, kemudian yang sakit kesehatannya harus dibayar kemudian juga meninggal diberi santunan, bukan dari Pemda," katanya.

Sebab menurut Fahmy yang terbakar itu adalah aset Pertamina.

"Dan kebakaran itu karena pipa yang dimiliki Pertamina jadi harus Pertamina yang tanggung jawab. Tapi saya khawatir apakah Pertamina akan melakukan tanggung jawab itu," katanya.

"Sekarang saja tidak ada satupun perwakilan dari Pertamina datang ke lokasi, padahal di lokasi ada Kapolda, ada Pangdam ada KSAD, ada kepala dinas dan Plt Gubernur. Kemana Pertamina? Ini saya sangat prihatin," ujarnya.

Fahmy mengatakan peristiwa ini harus menjadi hikmah sehingga Depo Plumpang harus dipindahkan segera.

"Ini jadi hikmah, mau tidak mau, ini harus dipindah. Apakah depo atau pipa, saya kira jika depo dipindah maka pipa tidak berfungsi lagi. Seperti tadi, dipindah di daerah Tanjung Priok. Di situ kan ada akses kapal sehingga BBM dari kilang bisa ditransportasikan dengan kapal ke Depo, jadi tidak perlu membangun kilang," katanya.

Sebab kata Fahmy yang terjadi di Plumpang, kilang berada di kawasan penduduk.

"Dengan tanpa kilang, ini jadi mengurangi resiko kebakaran yang merenggut nyawa warga," katanya.

Pemindahan itu kata Fahmy sangat bisa dilakukan Pertamina dan dananya pasti ada.

"Yang dibutuhkan adalah komitmen. Saya kira Komisaris Utama, si Ahok harus melakukan sesuatu gitu ya. Apakah itu ikut mendorong perpindahan Depo tadi atau mulai menerapkan sistem keamanan yang standar internasional," ujar Fahmy.

Sebab kata Fahmy dalam beberapa kali kebakaran fasilitas dan kilang Pertamina, tidak pernah diketahui dan didengar apa yang dilakukan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, agar kejadian tidak terulang.

"Karena dalam beberapa kali kebakaran di kilang itu hampir tidak terdengar apa yang dilakukan oleh Ahok sebagai Komisaris Utama. Bahkan saya mencatat itu lebih do nothing, gitu ya. Apakah itu untuk mencari penyebab kebakaran atau kemudian memberikan solusi agar kebakaran tadi tidak terjadi lagi, tidak ada," katanya.

(Warta Kota)