Tolak Upah Murah, Buruh Bakal Gelar Aksi Demo di Kantor Gubernur Sebelum UMK se-Jateng Diketok

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali dengan tegas menolak upah murah.

Bahkan secara serentak, waktu pengumuman Upah minimum kabupaten (UMK) nanti, buruh bakal menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sebab, bagi Ketua DPD FKSPN, Wahono, upah layak itu merupakan amanat undang-undang.

Kebutuhan riil buruh ini bisa dihitung dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL).

"FKSPN konsisten mengusulkan (UMK) seusai survei KHL," kata Wahono, kepada TribunSolo.com, Selasa (21/11/2023).

Dengan upah Rp 3,2 juta, kebutuhan buruh itu bisa tercukupi.

Namun, jika kurang dari itu, sulit bagi buruh untuk tercukupi kebutuhan minimalnya.

Baca juga: Alasan Apindo Boyolali Berharap UMK 2024 Cuma Naik Rp 67 Ribu : Terdampak Ekonomi Global yang Sulit

Dia menyebut dengan upah layak, juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Buruh dengan jumlah yang sangat banyak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Dengan upah layak, daya beli masyarakat juga meningkat.

Akan tetapi sudah upah murah, ditambah inflasi tinggi, cukup sulit untuk mengentaskan kemiskinan.

Pihaknya pun bakal menggelar aksi serentak di kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2023.

"Kita menuntut keadilan lah. Ini nggak adil, karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang," pungkasnya.