Seluruh Fraksi DPRD Klaten Setujui LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023 dengan Sejumlah Catatan Kritis!

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Rekomendasi dan catatan kritis diberikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten sebagai merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten tahun 2023.

Hal tersebut tersebut tertuang dalam laporan empat komisi yang disampaikan saat Rapat Paripurna yang digelar DPRD Klaten di Ruang Rapat Paripurna pada Kamis (25/4/2024).

Rekomendasi dan catatan strategis berupa catatan kritis itu disampaikan agar kebijakan dan pelaksanaan program tahun ke depan dapat lebih maksimal. Hal itu sebagai salah satu tugas DPRD di bidang pengawasan.

Satu persatu secara bergantian menyampaikan hasil rapat tiap komisi bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait membahas LKPJ Bupati Klaten tahun 2023.

Baca juga: Tok! 2 Perda Disahkan DPRD Klaten, Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo Singgung Indonesia Emas 2045

Menjadi yang pertama, Juru Bicara (Jubir) Komisi I Ruslan Rosidi dari Fraksi PKB membacakan beberapa catatan yang merupakan rekomendasi DPRD Klaten. Hal itu didapatkan setelah mempelajari data-data yang ada serta mendengarkan pembicaraan serta saran dari anggota Komisi I DPRD Klaten.

Catatan kritis dari Komisi I adalah OPD yang mengampu dan mengelola urusan ketentraman dan ketertiban umum untuk lebih realistis dalam menyusun anggaran di tahun anggaran yang akan datang. Sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialokasikan pada urusan lain, yang barangkali lebih prioritas.

Hal itu disampaikan Komisi I DPRD Klaten usai mencermati realisasi anggaran sebesar 86,51 persen untuk sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub-urusan pemadam kebakaran.

Sedangkan sub-urusan bencana capaian penyerapan anggaran sebesar 81,87 persen. Dengan penyerapan dana senilai itu, tingkat ketercapaian realisasi fisik sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub-urusan pemadam kebakaran mencapai 100 persen.

Baca juga: DPRD Klaten Sosialisasi Perda Perizinan Berusaha, Warga Gondangsari Ayem, Siap Kembangkan Usaha

Sementara itu disampaikan Jubir Komisi II DPRD Klaten Sri Murni dari Fraksi PDIP mengungkapkan catatan kritis berkenaan penyelenggaraan bidang keuangan.

Realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar (96,12 persen) termasuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 (96,51 % ). Realisasi tersebut efektif karena indikator sasaran maupun indikator program tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Untuk itu, Komisi II DPRD Klaten memberikan catatan, perlu dipertahankan capaian realisasi anggaran maupun capaian fisik kerena memiliki korelasi dengan capaian indikator sasaran dan program.

Selanjutnya, disampaikan Jubir Komisi III DPRD Klaten Diah Eva Subadra dari Fraksi PDIP mengungkapkan beberapa catatan kritis dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang.

Terdapat 4 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 4 indikator. Terdapat 15 indikator kinerja program dengan capaian kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 14 indikator, capaian kinerja "tinggi"sebanyak 1 indikator.

Oleh karena itu, pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indicator sasaran dan meningkatkan pencapaian indicator program agar seluruhnya tercapai "sangat tinggi", dan indicator dengan kategori tinggi dapat ditingkatkan.

Menyoal inovasi dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada tahun 2023 cukup banyak yaitu 6 inovasi.

Komisi III mengapresiasi adanya inovasi tersebut dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap saat inovasi tersebut harus dimonitor dan dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran. Implementasi kebijakan strategis tersebut perlu dilaporkan dan dievaluasi tingkat efektivitasnya dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Terakhir, disampaikan Jubir Komisi IV DPRD Klaten Suyatmi dari Fraksi Gerindra.

• Dalam bidang pendidikan, Komisi IV meminta OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tingkat efektivitas dua inovasi yang sudah dibangun agar memberikan manfaat besar kepada peserta didik.

Selain beberapa catatan yang telah di uraikan, masih banyak catatan yang diberikan masing-masing komisi terhadap OPD yang menjadi mitra kerja mulai dari urusan keuangan, capaian indikator kinerja sasaran, inovasi yang telah dibangun hingga kebijakan strategis.

Pada kesempatan itu, tiap-tiap komisi juga mendorong dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan.

Hal itu dilakukan agar OPD terkait bisa mempertahankan capaian-capaian yang sudah optimal dan memaksimalkan kebijakan dan pelaksanaan program.

Baca juga: Siap Untuk Selamat ! Bupati Sri Mulyani Ikuti Simulasi Gempa Bumi saat HKB 2024 Klaten

Pada akhirnya, setelah meneliti secara mendalam substansi dan materi yang terkandung dalam LKPJ Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023, Rapat Paripurna menyetujui LKPJ tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan catatan kritis itu diberikan masing-masing komisi dari hasil rapat yang digelar bersama OPD terkait. Catatan kritis diberikan agar kinerja eksekutif semakin baik.

“Semua OPD kami bedah dari penganggaran APBD hingga program sampai secara detail. Catatan kritis diberikan dalam rangka agar kebijakan OPD tahun-tahun mendatang lebih baik dan maksimal,” jelas Hamenang.

Selain anggota DPRD Klaten, rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, serta sejumlah kepala OPD hingga camat.

(*/adv)