Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Nasional

PDIP Tak Kenal Istilah Oposisi, Keputusan Gabung Prabowo atau Tidak Ada di Tangan Megawati

Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Tangkapan Layar YouTube KPU RI
Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

TRIBUNSOLO.COM - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, buka suara soal sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Dia beralasan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Baca juga: Sosok Edi, Pengusaha Properti Asal Wonogiri, Jadi yang Pertama Daftar Cabup ke PDIP 

Walhasil, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.

"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Mengenai sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran kata dia adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Said menyebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.

Baca juga: 6 Venue Piala AFF U16 2024 di Solo, Dilarang Jadi Arena Even Mulai Tanggal Ini

"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.

Untuk diketahui, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.

"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.

Rakernas PDIP dijadwalkan dihelat di Beach City International, Ancol, Jakarta pada 24 sampai 25 Mei 2024, bertemakan Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.

Sub temanya adalah Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. 

Baca juga: Kadernya Daftar Bacawabup Lewat PDIP, Begini Tanggapan Ketua Golkar Karanganyar Ilyas Akbar!

Semetara itu soal kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Said menegaskan partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lantaran, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."

"Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said.

Said menilai komunikasi PDIP dengan Prabowo hingga kini masih tetap berjalan.

"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi," ujar Said.

"Tidak mungkin lah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucap Said.

(*)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved