Viral Dana Desa di Sukoharjo Jateng Diduga untuk Judi Online, Mendes PDT Ungkap Temuan PPATK

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sudah mengingatkan para kepala desa atau aparatur desa agar tidak menyelewengkan dana desa karena aparat penegak hukum pasti akan mengetahui.  

Diketahui, belakangan sempat viral di media sosial Facebook, oknum bendahara Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dituding menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Oknum bendahara desa itu disebut telah mengembalikan dana desa sebesar Rp 550 Juta.

Baca juga: Viral Dugaan Dana Desa di Sukoharjo Jateng Buat Judi Online, Mendes PDT Sudah Beri Peringatan

Adapun Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Desa, ditarik oleh oknum dan diduga digunakan untuk judi online (judol).

Camat Polokarto, Herry Mulyadi, membenarkan oknum bendahara tersebut telah menarik dana APBDes selama kurun waktu satu tahun di tahun 2024.

Namun, ia memastikan seluruh dana itu telah dikembalikan ke kas desa pada akhir tahun 2024.

"Memang benar ada penarikan dana untuk kepentingan pribadi, tapi pada akhir tahun 2024, seluruh dana yang ditarik sudah dikembalikan, baik secara tunai maupun melalui transfer," ujar Herry, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Viral di Grup FB, Warga Polokarto Sukoharjo Tuding Oknum Bendahara Desa Pakai Dana Desa Buat Judol

Ia menyebut pencairan dana desa dilakukan secara bertahap, sehingga aliran keuangan desa dapat dipantau melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Dari sistem tersebut, terlihat jelas siapa yang menarik dana dan untuk apa dana itu digunakan.

Meski sudah dikembalikan, dugaan dana tersebut sempat digunakan untuk judi online masih dalam tahap penyelidikan.

"Dugaan penggunaan dana untuk judi online memang ada, tetapi untuk membuktikan apakah benar digunakan untuk itu, ke mana ditransfer, dan melalui akun apa, masih perlu pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang," lanjutnya.

Saat ini, Inspektorat dan kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

Mendes PDT Ungkap Temuan PPATK

Yandri Susanto menegaskan jika Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk pengawasan dana desa.

"Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main. Apa yang Anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi," katanya di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).