Respons UGM Digugat Rp69 Triliun Soal Ijazah Jokowi, Sudah Siapkan Bukti Otentik

TRIBUNSOLO.COM - Seorang advokat asal Makassar bernama Ir. Komarudin melayangkan gugatan terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir dari Tribunnews.com, Komarudin mengajukan gugatan perdata senilai Rp69 triliun kepada UGM melalui Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Yogyakarta. 

Gugatan itu terdaftar pada 5 Mei 2025, dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn.

Baca juga: Komarudin Gugat UGM Rp69 Triliun soal Ijazah Jokowi, Sebut Berdampak pada Ekonomi Nasional

Komarudin menuntut UGM agar membuktikan dokumenaakademik ayahanda Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Yakni soal skripsi, lokasi KKN (kuliah kerja nyata), serta dokumen akademik lain seperti KRS dan data Sipenmaru (seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

"Kita hanya ingin UGM membuktikan. Kalau memang ada, ya buktikan supaya tidak gaduh," ujar Komarudin saat hadir dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Rabu (14/5/2025).

Dirinya juga meminta agar dibentuk tim gabungan untuk menyelidiki hal-hal tersebut supaya tak lagi ada kecurigaan.

Baca juga: Terseret Polemik Ijazah, Kasmudjo Ungkap Tabiat Jokowi saat Kuliah di UGM: Sejak Dulu Orangnya Kalem

Komarudin sendiri menegaskan jika gugatannya ini bermuatan politik, melainkan murni demi transparansi dan kepentingan publik. 

Selain itu, Komarudin menyebut kegaduhan soal ijazah Jokowi sudah berlangsung dua tahun dan menurutnya berdampak pada ekonomi nasional.

Dia lantas mengaitkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari kegaduhan ini.

“Dulu dolar Rp15.500, sekarang sudah Rp16.700. Ini berbahaya kalau dibiarkan bisa tembus Rp20 ribu,” ujarnya. 

Respons UGM

Menanggapi gugatan yang dilayangkan kepada pihaknya, Kabiro Hukum UGM Veri Antoni menyebut universitas mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan.

"Ya, tentu sikap UGM adalah gitu tentu mengonfirmasi. Insyaallah, kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan universitas kami," kata Veri.

"Dan seperti yang sudah juga disampaikan oleh pimpinan, yang berhak kemudian meminta adalah tentu orang pribadinya ataupun kemudian adalah dari kejaksaan, penegakan hukum gitu, atau saya kira juga dalam konteks di pengadilan," tambahnya.

Baca juga: Mediasi Gugatan Ijazah Jokowi di PN Solo Mentok, Lanjut ke Pembuktian di Pengadilan