Seorang pedagang menyatakan mendengar suara keras saat atap bangunan MAN 2 Solo ambrol.
Kejadian atap ambrol terjadi di kompleks Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Solo.
Ketiga korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh pelaku berinisial G
Usut punya usut, pasutri itu baru menempuh perjalanan jauh dari Pekalongan untuk takziah keluarga.
Pria berinisial G yang berprofesi sebagai juru parkir di depan kafe nekat membacok perempuan berinisial ES (33) diduga karena cintanya ditolak
Korban yang mengemudikan mobil Toyota Xpander warna putih dengan nomor polisi G 1013 LA menabrak sebuah pohon di sisi selatan jalan Rajiman.
Pelaku berinisial EK (54), warga Jebres, Kota Solo, diketahui pernah terjerat kasus hukum lain sebelum perkara ini.
Pelaku yang mencatut nama bos Bali United, Pieter Tanuri tidak beraksi sendirian. Kini pelaku lain masih diburu.
Warga Solo dilaporkan polisi, ini setelah dia mencatut nama pemilik Bali United, Pieter Tanuri untuk penipuan.
Ketua SPSI Solo, Wahyu Rahadi, menyebut buruh di Solo baru bisa dikatakan hidup layak apabila UMK mencapai Rp 3 juta.
Prajurit Keraton Solo memiliki tugas masing-masing. Diketahui ada 9 kesatuan yang siaga bertugas dalam acara penting.
Tak lagi masa perang Kerajaan, tugas prajurit atau pasukan tempur Keraton Kasunanan Solo pun juga ikut berubah.
Komandan Prajurit Keraton Solo mengungkap syarat untuk mendaftar sebagai prajurit. Ternyata harus paham budaya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo buka suara terkait permintaan operator Maxauto Maxride untuk menyamakan aturan mengenai plat kuning.
SPSI Solo mengungkap untuk standar hidup di Kota Solo, buruh bisa dikatakan layak apabila upah minimum kota (UMK) mencapai Rp 3 juta.
Rajono, menjadi sosok yang dipercaya oleh raja untuk memimpin prajurit-prajurit Keraton Solo sejak awal dekade 2000-an.
Regional Manager Maxauto Maxride DIY–Jawa Tengah Bayu Subolah, menanggapi saran Dishub agar pihaknya mengajukan permohonan penggunaan plat kuning
Menurut Taufiq, hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas yang memperbolehkan kendaraan roda tiga beroperasi
Pihak manajemen Maxride menegaskan bahwa keputusan untuk kembali beroperasi memiliki landasan hukum yang jelas.
Wahyu berharap pemerintah konsisten menjalankan putusan MK dalam penyusunan kebijakan upah, termasuk di tingkat daerah.