Khawatir Keracunan, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program MBG, Lebih Yakin Kantin Sekolah

Sri Sayekti menegaskan bahwa program kantin sehat ini merupakan bagian dari strategi sekolah untuk menjaga kesehatan siswa, sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal.

“Core bisnis sekolah adalah pembelajaran. Kantin sebagai salah satu pilar usaha kesehatan sekolah mendukung pembelajaran. Dengan anak yang sehat kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Prestasi baik akademik maupun non-akademik bisa tercapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo secara terbuka menolak tawaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bengawan.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari pihak sekolah, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari para wali murid.

Mereka kompak menyatakan ketidaksepakatannya saat sekolah ditawarkan menjadi penerima program MBG.

Dinas Pendidikan Kota Solo pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan program MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, sambil menunggu hasil evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.

Baca juga: Tolak MBG, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Sarankan Program Dialihkan ke Sekolah yang Lebih Butuh

Sementara, pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)