Perselisihan Penerus Tahta Keraton Solo, Tiap Suksesi Kerajaan Mataram Islam Tak Ada yang Baku

Seperti saat Kasultanan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

“Paling kalau yang khusus ya melalui perang ya masih ada relatif tidak terjadi sebenarnya di dalam tradisi kesultanan itu terjadi di masa masa Kartosuronan. Jadi misalkan kaya Amangkurat 1 wafat itu kan kemudian Puger dan Amengkurat 2 nanti Pugernya jadi Pakubuwono 1. Tapi melalui perang,” jelasnya.

Lalu saat suksesi kepemimpinan ke Hamengkubuwono III yang diangkat saat masih belia.

Baca juga: Titah Raja Mutlak! GKR Timoer : Pengangkatan Permaisuri PB XIII Keraton Solo Tak Bisa Diganggu Gugat

Hal ini membuat adanya perwalian karena dianggap belum mampu membuat keputusan sendiri.

“Kasusnya Hamengkubuwono 3 itu kan diangkat saat masih kecil oleh ayahnya. Walaupun begitu karena masih kecil kan juga ada perwalian misalnya, jadi enggak bisa dia berdiri sendiri karena dianggap tidak mampu dan dan seterusnya begitu,” tuturnya.

Ia mengakui kerajaan mataram islam memang menganut sistem monarki absolut.

Artinya, titah raja merupakan undang-undang yang harus ditaati.

Baca juga: Perdebatan Klaim Tahta Keraton Solo, KGPH Hangabehi dan GKR Timoer Beda Pandangan : Belum Final

Namun, musyawarah bisa menjadi langkah strategis agar semua pihak bisa menerima keputusan raja.

“Tetap saja musyawarah antar keluarga. Memang itu hak prerogatifnya raja. Absolut memang tapi tetap saja itu di dimusyawarahkan antar anggota kerajaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi karena kan yang dipimpin kan tidak hanya keturunan raja tapi kan seluruh warga secara kultural,” jelasnya.

(*)