Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Solo Terbaru

Kata FX Rudy soal Gibran Tak Komunikasi Naikkan PBB :Wali Kota Petugas Partai, Jika Gitu PDIP Hancur

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai menjadi bukti tidak adanya komunikasi Gibran dengan partai dan DPRD.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Asep Abdullah Rowi
TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin-Dok Jimboeng Photo
Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengkritik kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka. FX Rudy yang juga Ketua DPC PDIP Solo protes kenaikan PBB ugal-ugalan tak komunikasi dengan DPRD. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - FX Hadi Rudyatmo menyindir Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPC PDIP Solo itu meminta Wali Kota Solo dari partai banteng moncong putih tersebut membuat kebijakan yang pro rakyat.

Di mana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi bukti tidak adanya komunikasi Gibran dengan partai dan DPRD.

Menurut FX Rudy sapaan akrabnya, kebijakan yang diputuskan kepala daerah merupakan hasil dari penjaringan aspirasi partai.

"Setelah menjadi kebijakan, kita punya petugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita kirim ke sana menjadi kebijakan pemerintah," ungkapnya kepada TribunSolo.com ditemui di kediamannya Pucangsawit, Kota Solo, Kamis (9/2/2023).

"Dikira begitu ya repot, PDIP hancur," terang dia menekankan.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, itu karena kenaikan PBB yang ugal-ugalan, proses penetapannya tidak melibatkan DPRD Solo.

"Tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif tidak ada komunikasi," terangnya kepada

Selain itu kata Ketua DPC PDIP Solo, sebagai petugas partai, Gibran harusnya merepresentasikan aspirasi dari partai.

Baca juga: Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy Kritik Keras Cara Gibran Bikin Kebijakan : Naikkan PBB Tak Komunikasi

Baca juga: GP Mania Bubar, Tokoh PDIP Solo FX Rudy Salahkan Relawan Tak Sabaran, Bela Ganjar karena Punya Etika

Saat kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, maka keberpihakan PDIP juga dipertanyakan.

"Rakyat itu tahunya bahwa kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan politik partai. Kebijakan politik partai dirumuskan dari rumusan anak ranting, ranting, PAC, DPC," jelasnya.

Meski hasil DPRD Kota Solo dan Wali Kota Solo kemudian sepakat untuk membatalkan kenaikan PBB.

Harusnya kata dia, mencari potensi lain untuk mengejar target PAD.

"Jangan memunggungi rakyat itu pesan saya. Kedua habis masa pandemi jangan memberikan pada rakyat dulu. Percepatan boleh tapi ojo naikkan itu dulu," tuturnya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved