Seluruh Fraksi DPRD Klaten Setujui LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023 dengan Sejumlah Catatan Kritis!

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Rekomendasi dan catatan kritis diberikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten sebagai merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten tahun 2023.

Hal tersebut tersebut tertuang dalam laporan empat komisi yang disampaikan saat Rapat Paripurna yang digelar DPRD Klaten di Ruang Rapat Paripurna pada Kamis (25/4/2024).

Rekomendasi dan catatan strategis berupa catatan kritis itu disampaikan agar kebijakan dan pelaksanaan program tahun ke depan dapat lebih maksimal. Hal itu sebagai salah satu tugas DPRD di bidang pengawasan.

Satu persatu secara bergantian menyampaikan hasil rapat tiap komisi bersama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait membahas LKPJ Bupati Klaten tahun 2023.

Baca juga: Tok! 2 Perda Disahkan DPRD Klaten, Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo Singgung Indonesia Emas 2045

Menjadi yang pertama, Juru Bicara (Jubir) Komisi I Ruslan Rosidi dari Fraksi PKB membacakan beberapa catatan yang merupakan rekomendasi DPRD Klaten. Hal itu didapatkan setelah mempelajari data-data yang ada serta mendengarkan pembicaraan serta saran dari anggota Komisi I DPRD Klaten.

Catatan kritis dari Komisi I adalah OPD yang mengampu dan mengelola urusan ketentraman dan ketertiban umum untuk lebih realistis dalam menyusun anggaran di tahun anggaran yang akan datang. Sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialokasikan pada urusan lain, yang barangkali lebih prioritas.

Hal itu disampaikan Komisi I DPRD Klaten usai mencermati realisasi anggaran sebesar 86,51 persen untuk sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub-urusan pemadam kebakaran.

Sedangkan sub-urusan bencana capaian penyerapan anggaran sebesar 81,87 persen. Dengan penyerapan dana senilai itu, tingkat ketercapaian realisasi fisik sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub-urusan pemadam kebakaran mencapai 100 persen.

Baca juga: DPRD Klaten Sosialisasi Perda Perizinan Berusaha, Warga Gondangsari Ayem, Siap Kembangkan Usaha

Sementara itu disampaikan Jubir Komisi II DPRD Klaten Sri Murni dari Fraksi PDIP mengungkapkan catatan kritis berkenaan penyelenggaraan bidang keuangan.

Realisasi anggaran belanja pada tahun ini sebesar (96,12 persen) termasuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 (96,51 % ). Realisasi tersebut efektif karena indikator sasaran maupun indikator program tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Untuk itu, Komisi II DPRD Klaten memberikan catatan, perlu dipertahankan capaian realisasi anggaran maupun capaian fisik kerena memiliki korelasi dengan capaian indikator sasaran dan program.

Selanjutnya, disampaikan Jubir Komisi III DPRD Klaten Diah Eva Subadra dari Fraksi PDIP mengungkapkan beberapa catatan kritis dengan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang.

Terdapat 4 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian kinerja sasaran kategori "sangat tinggi" sebanyak 4 indikator. Terdapat 15 indikator kinerja program dengan capaian kinerja program kategori "sangat tinggi" sebanyak 14 indikator, capaian kinerja "tinggi"sebanyak 1 indikator.

Oleh karena itu, pada tahun mendatang penting untuk mempertahankan pencapaian kinerja indicator sasaran dan meningkatkan pencapaian indicator program agar seluruhnya tercapai "sangat tinggi", dan indicator dengan kategori tinggi dapat ditingkatkan.