Seluruh Fraksi DPRD Klaten Setujui LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023 dengan Sejumlah Catatan Kritis!

Menyoal inovasi dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada tahun 2023 cukup banyak yaitu 6 inovasi.

Komisi III mengapresiasi adanya inovasi tersebut dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap saat inovasi tersebut harus dimonitor dan dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kebijakan strategis terkait penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang telah diambil dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah strategis selama satu tahun anggaran. Implementasi kebijakan strategis tersebut perlu dilaporkan dan dievaluasi tingkat efektivitasnya dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Terakhir, disampaikan Jubir Komisi IV DPRD Klaten Suyatmi dari Fraksi Gerindra.

• Dalam bidang pendidikan, Komisi IV meminta OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tingkat efektivitas dua inovasi yang sudah dibangun agar memberikan manfaat besar kepada peserta didik.

Selain beberapa catatan yang telah di uraikan, masih banyak catatan yang diberikan masing-masing komisi terhadap OPD yang menjadi mitra kerja mulai dari urusan keuangan, capaian indikator kinerja sasaran, inovasi yang telah dibangun hingga kebijakan strategis.

Pada kesempatan itu, tiap-tiap komisi juga mendorong dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan.

Hal itu dilakukan agar OPD terkait bisa mempertahankan capaian-capaian yang sudah optimal dan memaksimalkan kebijakan dan pelaksanaan program.

Baca juga: Siap Untuk Selamat ! Bupati Sri Mulyani Ikuti Simulasi Gempa Bumi saat HKB 2024 Klaten

Pada akhirnya, setelah meneliti secara mendalam substansi dan materi yang terkandung dalam LKPJ Bupati Klaten Tahun Anggaran 2023, Rapat Paripurna menyetujui LKPJ tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan catatan kritis itu diberikan masing-masing komisi dari hasil rapat yang digelar bersama OPD terkait. Catatan kritis diberikan agar kinerja eksekutif semakin baik.

“Semua OPD kami bedah dari penganggaran APBD hingga program sampai secara detail. Catatan kritis diberikan dalam rangka agar kebijakan OPD tahun-tahun mendatang lebih baik dan maksimal,” jelas Hamenang.

Selain anggota DPRD Klaten, rapat paripurna itu dihadiri Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, serta sejumlah kepala OPD hingga camat.

(*/adv)