Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Nasional

Respons 4 Parpol Koalisi Indonesia Maju soal Jatah Menteri untuk PKB dan Nasdem, Mulai Was-was?

Lantas bagaimana respon parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyikapi potensi berkurangnya jatah menteri seiring bergabungnya NasDem dan PKB?

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024). Dalam kunjungannya Surya Paloh melakukan rekonsiliasi nasional terkait masa depan Indonesia mendatang. | Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kini menyatakan dukungan NasDem untuk kepada pemerintahan Prabowo-Gibran pada hari ini, Kamis (25/4/2024). 

PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.

Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo," kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).

Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meyakini, Prabowo tetap berkomitmen dengan PAN sebagai salah satu parpol pengusung utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"PAN tidak pernah khawatir. Jadi persoalan menyusun menteri-menteri itu hak prerogatifnya pak Prabowo," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Baca juga: Jubir Bocorkan Prabowo Bakal Libatkan Presiden Terdahulu dalam Penyusunan Kabinet, Termasuk Megawati

Demokrat

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait kursi menteri dari partainya.

"Terkait kursi menteri, hal ini juga menjadi hak prerogatif presiden, sehingga diserahkan kepada beliau (Prabowo)," kata Herman kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).

Herman meyakini Prabowo sudah memiliki formula yang tepat untuk menentukan para pembantunya di kabinet.

"Karena kami yakin Pak Prabowo memiliki formula yang tepat, serta memiliki komitment yang kuat dengan partai-partai pengusungnya," ujarnya.

Baca juga: PSI Sarankan PDIP dan PKS Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran : Mereka Punya DNA Oposisi Bagus

Terkait jumlah, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved