Berita Nasional
PDIP Tak Kenal Istilah Oposisi, Keputusan Gabung Prabowo atau Tidak Ada di Tangan Megawati
Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.
Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, buka suara soal sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Said Abdullah, PDIP selama ini tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.
Dia beralasan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Baca juga: Sosok Edi, Pengusaha Properti Asal Wonogiri, Jadi yang Pertama Daftar Cabup ke PDIP
Walhasil, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.
"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Mengenai sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran kata dia adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Said menyebut, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.
Baca juga: 6 Venue Piala AFF U16 2024 di Solo, Dilarang Jadi Arena Even Mulai Tanggal Ini
"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.
Untuk diketahui, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.
"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.
Rakernas PDIP dijadwalkan dihelat di Beach City International, Ancol, Jakarta pada 24 sampai 25 Mei 2024, bertemakan Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.
Sub temanya adalah Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya.
Baca juga: Kadernya Daftar Bacawabup Lewat PDIP, Begini Tanggapan Ketua Golkar Karanganyar Ilyas Akbar!
Semetara itu soal kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Said menegaskan partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lantaran, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."
Siap-siap! Telat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Bakal Didatangi Petugas dan Polisi di Rumah |
![]() |
---|
Jelang Pulang Kampung ke Solo, Jokowi dan Iriana Pamitan ke Keluarga Besar Istana, Suasana Haru |
![]() |
---|
Jokowi Sudah Packing-packing Jelang Pensiun dan Pulang ke Solo : Kemasi Foto, Buku, hingga Batik |
![]() |
---|
Jelang Pensiun di Solo, Presiden Jokowi Digugat Habib Rizieq, Dituding Lakukan 6 Kebohongan Ini |
![]() |
---|
Dimakamkan di Astana Giribangun Karanganyar, Soeharto Kini Diusulkan MPR jadi Pahlawan Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.