3 Fakta Mantan Wali Kota Solo FX Rudi Dilaporkan ke KPK, Terkait Lahan Sriwedari Solo

Pengadilan Negeri Surakarta mencabut sita eksekusi pada Rabu (6/12/2023) di Plaza Sriwedari.

 Lahan ini meliputi Stadion Sriwedari, Museum Keris Nusantara, Taman Sriwedari, Gedung Wayang Orang Sriwedari, Grha Wisata Niaga, Museum Radya Pustaka, Punthuk Segaran Sriwedari, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, dan berbagai pertokoan yang mengelilinginya.

Lahan ini memiliki batas sebelah utara Jalan Brigjen Slamet Riyadi, timur Jalan museum, selatan Jalan Kebangkitan Nasional, dan barat Jalan Bhayangkara.

Ahli Waris RM Tumenggung Wiryodiningrat sebenarnya telah memenangkan lahan sengketa Sriwedari melalui putusan Mahkamah Agung (MA) No:3249-K/Pdt/2012.

Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta D.B. Susanto selaku kuasa hukum Pemkot Solo menjelaskan pihaknya memiliki dasar Sertifikat Hak Pakai (SHP) 46, 26, 40, dan 41 untuk menguasai lahan ini.

Tahun 2018 dan Pemkot Solo sudah dalam tahap sita eksekusi.
 
Pada saat itu Pemkot Solo telah mengantongi hak pakai sehingga eksekusi untuk menyerahkan lahan kepada ahli waris gagal dilakukan.

Pada tahun 2022 Pemkot Solo mengajukan upaya kasasi atas sita eksekusi yang telah diterbitkan.

Di dalam kasasi inilah putusan Mahkamah Agung menerima perlawanan Pemkot Solo. 

Sehingga Putusan Mahkamah Agung saat itu mengabulkan permohonan kasasi pihak Pemkot Solo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai sita eksekusi tersebut.

Pihak ahli waris pun sempat melakukan peninjauan kembali namun gagal.

• Gibran Klaim Clear

Gibran Rakabuming Raka saat masih jadi Wali Kota Solo sempat mengklaim jika sengketa lahan Sriwedari sudah clear.

Diketahui, proyek pembangunan tersebut telah dihentikan selama beberapa tahun karena adanya permasalahan lahan di komplek tersebut.

"Kalau menjawab masalah Masjid Sriwedari sebetulnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini tapi ya nggak apa-apa, saya jawab secara normatif. Masjidnya itu 80 persen terbangun, tinggal sedikit lagi, tinggal 'finishing'," kata Gibran pada Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Gibran-Teguh dengan tema Rangkaian Harmoni Tumbuh Sinergi diadadakan di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Gibran menyatakan bahwa sebetulnya banyak pihak yang bersedia untuk memberikan bantuan.

Namun, menurut dia, masalahnya ada pada tanah tempat masjid tersebut didirikan.

Hal inilah yang mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan pendanaan, terutama dari CSR.

"Seperti pendanaan dari Abu Dhabi tidak mungkin diarahkan ke Masjid Sriwedari. Makanya saya dan Pak Teguh berusaha biar tanah ini 'clean and clear' secara utuh. Kami dibantu oleh Pak Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta), dua Kajari dan Pak Kajari yang baru luar biasa sekali dan ini sudah 'clear'," katanya.

Menurutnya, penting untuk mengaktifkan kembali panitia masjid agar mereka dapat menerima dana CSR dan melanjutkan pembangunan masjid yang saat ini terhenti.

Gibran menyampaikan pembangunan masjid Sriwedari sudah tinggal sedikit lagi, dan dana pembangunan Masjid Sriwedari tersebut bukan dari APBD tetapi dari CSR.

Ia menjelaskan mengenai permasalahan sengketa lahan yang sempat menjadi kendala pembangunan masjid ini akhirnya menemui titik terang dan telah diselesaikan.

“Tugas kami ngawal masalah hukumnya. Tapi sudah ada titik terang kok ya,” ungkapnya.

Menurutnya, status lahan yang digunakan untuk pembangunan masjid ini sudah tidak menjadi persoalan. Dengan begitu pembangunan bisa dilanjutkan.

“Sudah clear (status lahannya). Nanti dari kontraktor melanjutkan,” lanjutnya.

(*)