Rocky Gerung Sebut Pemuja KDM Rata-rata Ber-IQ 78, Dedi Mulyadi Tak Emosi, Beri Jawaban Skakmat

"Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi," pungkas Adel.

Diketahui, Dedi Mulyadi mencanangkan pendidikan militer bagi remaja yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hapus PR Siswa Mulai Tahun Ajaran Baru, Bakal Ditiru Sekolah Negeri se-Indonesia?

Kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak.

Siswa yang masuk barak militer di antaranya siswa yang suka tawuran, mabuk, main gim, hingga berkeluyuran malam.

Termasuk di sekolah selalu membuat keributan, suka membolos, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Adhel Setiawan lebih dulu melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.

Laporan ini diajukan pada 8 Mei 2025.

Baca juga: Dedi Mulyadi Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029? Pengamat Politik Bedah Data Survei

Menurut Adhel, program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini berpotensi melanggar HAM.

"Mengadukan Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalah perilaku ya, kalau bahasa beliau yang nakal, akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer," kata Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel merasa keberatan dengan program ini.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan, karena kami menilai kebijakan ini sarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia," lanjut Adhel.

Adhel menilai kebijakan Dedi Mulyadi ini melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

Komnas HAM pun diminta segera membentuk tim investigasi untuk mengusut laporan wali murid tersebut.

(*)