Peluang Gibran Dimakzulkan Berlandaskan Akun Fufufafa dan Putusan MK, Bandingkan dengan Era Gus Dur

TRIBUNSOLO.COM - Beberapa waktu belakangan publik ramai membicarakan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan Wapres RI diganti itu kembali mengemuka setelah Forum Purnawirawan TNI mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR pada 26 Mei 2025. 

Surat yang ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal TNI Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, meminta agar proses pemakzulan Gibran segera dimulai.

Baca juga: Feri Amsari Minta DPR Tak Tutup Mata soal Usul Pemakzulan Gibran: Segera Panggil Forum Purnawirawan!

Sejumlah fraksi di parlemen merespons surat tersebut dengan sikap terbuka. 

Tetapi fraksi di parlemen mengakui bahwa menjalankan proses pemakzulan bukanlah perkara mudah dan membutuhkan tahapan politik yang kompleks.

Terkait usulan pemakzulan ini, Pakar Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden merupakan mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan presidensial untuk memberhentikan kepala negara sebelum masa jabatannya berakhir. 

"Berdasarkan UUD 1945, pemakzulan dapat dilakukan jika presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta jika tidak lagi memenuhi syarat jabatan," terangnya, kepada Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

Baca juga: Ingin Indonesia Jadi Pemain Utama Produk Halal Dunia, Wapres Gibran Singgung Kuliner dan Fashion

Abdul menjelaskan, pemakzulan terhadap Gibran bisa saja terjadi, asalkan terdapat bukti kuat bahwa ia telah melakukan salah satu pelanggaran hukum tersebut.

Forum Purnawirawan TNI menyebut bahwa langkah pemakzulan memiliki dasar konstitusional yang kuat, merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945, TAP MPR Nomor XI Tahun 1998, serta sejumlah undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman.

Mereka menyoroti bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden berasal dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mereka anggap cacat hukum.

Selain aspek hukum, forum juga mempertanyakan kapasitas Gibran yang dinilai minim pengalaman karena baru dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta meragukan latar belakang pendidikannya. 

Baca juga: Kala Wapres Gibran Bicara Produk Halal, Sebut Indonesia Punya Potensi Besar

Surat itu turut menyinggung dugaan pelanggaran etika dan keterlibatan dalam praktik KKN bersama sang adik, Kaesang Pangarep, serta menyebut kontroversi akun media sosial bernama “fufufafa.”

"Dengan dasar tersebut, jawabannya tidak sederhana, karena proses pemakzulan diatur ketat dalam konstitusi dan memerlukan pembuktian hukum serta dukungan politik yang kuat," terang Abdul Hadjar.

Menurut Abdul Hadjar, permintaan pemakzulan Gibran yang diajukan para purnawirawan TNI lebih menekankan pada aspek politis-administratif, bukan pelanggaran hukum yang memerlukan putusan pengadilan tetap. 

Kata dia soal persyaratan usis, selama Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 belum dibatalkan secara resmi oleh undang-undang atau putusan MK baru, dasar hukum untuk pemakzulan masih lemah.

Baca juga: Ganjar Sebut Pertemuan Prabowo, Megawati, dan Gibran Adalah Sunnatullah, Ungkap Posisi PDIP

Abdul bilang, nasib aspirasi ini kini bergantung pada sikap para politisi di DPR.

Satu-satunya jalan terbuka adalah melalui revisi undang-undang soal batas usia capres-cawapres. 

"Namun, bila politik dipahami sebagai 'seni kemungkinan', maka tugas para politikus adalah mencari celah diantara ruang-ruang kemungkinan," ungkapnya.

Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, turut menilai bahwa argumentasi hukum yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memakzulkan Gibran.

"Masih dibutuhkan bukti yang lebih konkret untuk mendukung pemakzulan," ujar Cecep kepada Kompas.com, Minggu.

Menurut Cecep, upaya pemakzulan juga memerlukan dorongan isu-isu yang lebih besar, terutama yang bisa membuktikan bahwa Gibran benar-benar melanggar hukum.

Baca juga: Di Solo, Jokowi Beberkan Ada Syarat agar Pemakzulan Wapres Gibran Bisa Dilakukan!

Ia menyebut dinamika politik di DPR akan sangat menentukan arah isu ini ke depan.

"Rapat pimpinan DPR bisa menjadi titik awal, lalu berkembang menjadi efek bola salju yang membuka kotak Pandora berisi fakta-fakta atau dinamika politik lain yang bisa memperkuat dorongan pemakzulan," ujarnya.

Namun, Cecep mengingatkan, pemakzulan bukanlah hal mudah.

Pengalaman pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menunjukkan bahwa hal itu hanya mungkin terjadi ketika terjadi krisis politik besar, konflik dengan DPR, dan ketegangan dengan TNI-Polri.

"Sementara dalam konteks Gibran, situasinya tidak demikian. Tantangannya sangat besar karena pemakzulan memerlukan dukungan politik solid di DPR dan MPR, yang saat ini mayoritas justru berada di pihak pendukung Prabowo-Gibran," tandasnya.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyebut bahwa lobi politik ke partai-partai menjadi kunci utama.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Pemakzulan Wapres Gibran: Indonesia Negara Besar, Punya Sistem Ketatanegaraan

"Forum Purnawirawan TNI tidak cukup hanya mengirim surat ke DPR. Harus ada lobi ke partai-partai, padahal mayoritas partai saat ini adalah pendukung pemerintah," ucap Aditya.

Menurutnya, jika pemakzulan hanya dijalankan secara normatif tanpa strategi politik, maka peluangnya akan sangat kecil.

"Untuk mencapai tujuan pemakzulan, Forum harus merangkul lebih banyak kelompok, memperbesar isu, dan mencari dukungan publik secara luas," tambahnya.

"Pertanyaannya, sudah sejauh mana itu dilakukan? Kalau belum, maka sangat berat bila hanya mengandalkan mekanisme di DPR, apalagi dalam situasi politik yang tidak mudah," ungkap Aditya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Bisakah Gibran Dimakzulkan? Ini Penjelasan Pakar Hukum dan Politik