Lokasi Kasus Dugaan Pelecehan ASN Pemkot Solo, Ada 2 Tempat Terduga Pelaku Melancarkan Aksi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Andreas Chris Febrianto 

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Dugaan tindak pelecehan seksual di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mencuat baru-baru ini.

Dugaan pelecehan tersebut muncul bermula dari aduan seseorang di laman ULAS pada Kamis (12/6/2025) lalu.

Dalam aduan tersebut, pengadu menerangkan setidaknya ada dua kali tindak pelecehan yang dilakukan oleh pelaku.

Baca juga: Dugaan Pelecehan di Lingkup ASN Pemkot Solo, Pemerhati Perempuan : Saatnya Perbaikan Moral Etika

Lokasi Pelecehan

Dugaan tindakan pelecehan yang pertama tersebut berupa korban dicium secara paksa oleh pelaku saat berada di dalam lift.

Sementara itu, dugaan pelecehan yang kedua ditulis dalam keterangan dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban saat berada di ruang kantor Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo.

Tak hanya dua kali, dugaan pelecehan juga disebut pengadu juga melalui verbal yakni melalui pesan singkat.

"ASN DINKES BAGIAN ADMINISTRASI UMUM MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA SALAH 1 STAF, SEBANYAK 2X DI DALAM LIFT DAN DI RUANGAN KADIS DINKES, MENCIUM BIBIR SECARA PAKSA DAN MENGAJAK KE TW BERDUA DAN MENGIRIM CHAT SECARA MESUM," tulis pelapor yang dikirim ke ULAS tertanggal Jumat (13/6/2025) lalu.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkup ASN Pemkot Solo Masuk Ranah Hukum, Korban Lapor Sejak Kamis

Atas aduan tersebut Pemkot Solo pun telah mengambil tindakan dengan melakukan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan untuk memanggil dua pihak yang disebut terlibat untuk diklarifikasi.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo Dwi Ariyatno.

"Ya diperiksa to ya, aduan itu kan masuk ke Sistem Ulas, nanti pengadunya kita panggil, klarifikasi untuk kronologi nya. Nanti personil yang dilaporkan, kalau benar datanya pegawai Pemkot, akan kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian nanti dari dua informasi dari teradu dan pengadu, kalau ada bukti dan saksi akan kita lakukan proses rekomendasi untuk penjatuhan hukuman, kalau terbukti," terang Dwi saat dikonfirmasi, Senin (16/6/2025).

(*)