Sistem Top-Down Koperasi Merah Putih di Solo Dikritik, Pemerintah Diminta Belajar dari KUD era Orba

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pakar Ekonomi Pembangunan UNS, Lukman Hakim mengkritik pendirian Koperasi Merah Putih yang terkesan top-down.

Ia pun meminta pemerintah bisa belajar dari kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) era orde baru.

“Kalau saya melihat ini kan bisnis sistemnya top-down dari atas. Sepanjang sejarah Indonesia belum ada buktinya berhasil. Kita sudah punya KUD, BUUD dulu jaman orde baru tapi ternyata tidak berdampak apa-apa,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini jauh dari semangat koperasi yang seharusnya melalui musyawarah dari bawah.

Bukannya dari atas yang justru menimbulkan kesan hanya untuk mengejar peluncuran.

“Karena bentuknya koperasi harus dari anggota. Kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Kita harus menyamakan persepsi anggota karena isinya orang-orang mempunyai tujuan bersama. Sejauh mana sustainabilitas, pengawasannya,” ungkapnya.

Baca juga: Cara Daftar Anggota Koperasi Desa Merah Putih, Diluncurkan Presiden Prabowo di Klaten

Program ini diluncurkan pada Senin (21/7/2025) lalu secara serentak.

Sebanyak 80.081 kelurahan telah memiliki badan hukum meski tak semua beroperasi. Setidaknya ada 108 koperasi yang sudah menjalankan usaha.

Salah satunya Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar yang memanfaatkan gedung serbaguna milik kelurahan.

“Kalau gedung ini gedung serbaguna dari kelurahan dipinjamkan perjanjian dengan aset itu Rp 0. Selama jangka waktu nanti operasi sampai nanti bisa mandiri,” ungkap Kepala Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar Sumanto.

Sedangkan barang-barang yang dijual langsung dipasok oleh perusahaan plat merah mulai dari Bulog, ID Food, Petrokimia Gresik, hingga Patraniaga.

“Kemudian untuk barang barang yang jadi operasi itu rekanan sama 6 distributor. Dari Bulog itu kemarin memasok sembako seperti beras, gula, minyak. ID Food gula, minyak, daging ayam, sapi sama daging serta minuman. Patraniaga itu memasok tabung gas yang subsidi dan non subsidi untuk tiap minggunya. Itu rencana dikirim 50 tabung. Selama satu bulan itu 200 tabung,” jelasnya.

Siapa itu Lukman Hakim?

Lukman Hakim dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi pembangunan terkemuka di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.