Sinergi Penerimaan Pajak, DJP Jateng II Gelar Rapat Koordinasi Bersama 17 Pemda di Yogyakarta!

Lebih lanjut, Ardiansyah menekankan bahwa Pemkab Purbalingga bersama KPP Pratama Purbalingga telah melakukan kunjungan bersama ke berbagai kecamatan sejak tahun 2024.

“Program ini akan terus diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya hingga akhir tahun 2025,” ujarnya.

Baca juga: Peluncuran Piagam Wajib Pajak: Komitmen Baru Menuju Sistem Perpajakan yang Adil dan Berkelanjutan

Selain itu, salah satu implementasi PKS OP4D adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpajakan daerah.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK Yogyakarta, Dike Ardyana Susanti, bahwa salah satu bentuk konkret kerja sama adalah penyediaan program pelatihan bagi pegawai Pemda melalui Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta.

“Kami berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui program pelatihan seperti Jurusita Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah, hingga Penggalian Potensi Pajak Daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Kanwil DJP Jawa Tengah II turut mengimbau Pemerintah Daerah agar melakukan registrasi akun Coretax dan permohonan Kode Otorisasi DJP sebagai persiapan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2026.

“Wajib Pajak perlu mengaktivasi akun Coretax untuk kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan,” jelas Kepala Bidang P2Humas, Herlin Sulismiyarti.

Hingga tahun 2025, program OP4D tercatat telah melibatkan 535 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, atau sekitar 90 persen dari total daerah, termasuk di antaranya 17 pemerintah daerah di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Kerja sama tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemda ini mencakup pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), hingga peningkatan kapasitas SDM perpajakan daerah.

Kegiatan OP4D ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan untuk pembangunan nasional dan daerah.

(*)