Integritas, Tulang Punggung yang Harus Tegak

Oleh : Andreas Joko Putranto, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Salatiga

TRIBUNSOLO.COM - Ada suatu masa di mana negeri kita ini pertama kali gandrung dengan istilah good governance.

Ya, pada saat itu istilah tersebut yang menjadi sangat populer ketika Indonesia memasuki era baru pasca gerakan reformasi. 

Mengapa demikian? Ini tidak lain karena tingginya harapan masyarakat untuk menumbuhkan tata kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pasca keruntuhan rezim.

Sebagai bentuk tuntutan reformasi, birokrasi menjadi salah satu sasaran yang harus benahi.

Reformasi dalam satu klaster bidang ini dirasa akan menjadi tonggak penting sesuai dengan visi gerakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan ultimatum tuntutan pada masa itu.

Setelah berjalan sekian waktu dan disertai dengan beberapa program untuk semakin mewujudkan birokrasi yang bersih, di medio 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencanangkan Gerakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Dari kedua program gerakan tersebut, ada satu aspek utama yang mendahului frase “WBK/WBBM”, yaitu (zona) integritas.

 “Integritas adalah harga mati!” menjadi semboyan yang sering digaungkan kepada para pelaku usaha, birokrat, ataupun bahkan pengamat, yang mengindikasikan bahwa ungkapan itu begitu mendesak untuk diterapkan dalam pembenahan mental. Sebelum lebih jauh ke dalam, integritas ini sebetulnya apa, dan bagaimana penerapannya, terutama di birokrasi pemerintahan? Mengapa istilah tersebut menjadi sebuah citra yang harus dibangun?

Integritas, Sebuah Pilar yang (Harus) Tegak

Integritas, berasal dari kata integer, yang berarti utuh atau lengkap.

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. 

Dalam perkembangannya, secara sederhana dan prinsip dapat diartikan sebagai bersatunya kata dan perbuatan, dengan beberapa komponen sikap pendukung seperti: jujur, konsisten, disiplin, bertanggung jawab, dan setia memegang janji.

Apa arti penting integritas sehingga patut diangkat dalam suatu diskursus? Bukankah lebih enak jika membahas politik atau ekonomi dalam suatu pemerintahan?

Tidak dipungkiri bahwa kedua topik tersebut sangat hangat dan menarik walaupun sama-sama berangkat sebagai pondasi sebuah ketatanegaraan.