Integritas, Tulang Punggung yang Harus Tegak

Namun, kedua topik tersebut dapat runtuh, baik satu demi satu atau bahkan sekaligus, jika integritas dipisahkan dari keduanya.

Seiring berjalannya waktu, penanaman nilai integritas ini masih menghadapi kendala dalam implementasinya, bahkan dapat dikatakan sebagian mengalami kegagalan.

Buktinya, masih banyak terjadi kasus korupsi, adanya operasi tangkap tangan, penyalahgunaan anggaran negara yang terungkap, dan diajukan penuntutan di pengadilan. 

Berdasarkan KPK Tipikor News di sepanjang tahun 2025, tidak kurang 11 operasi tangkap tangan dengan penetapan sebanyak 118 tersangka, menandakan bahwa pembangunan zona integritas ini dirasa masih sangat belum maksimal dalam realitanya.

Tentu ini menjadi perhatian tersendiri yang harus dibenahi supaya birokrasi kita menjadi bersih, bebas dari korupsi, dan lebih jauh lagi berorientasi melayani publik.

Antara Realita dan Harapan

Beberapa tantangan yang sering timbul dan menjadi kendala dalam penguatan integritas dapat diidentifikasi oleh beberapa sebab. Pertama, karena adanya budaya permisif.

Budaya ini dapat dikategorikan sebagai budaya ‘alami’ karena memang sangat berkaitan erat dengan perkembangan peradaban dan dinamika sosial manusia, apalagi dalam budaya feodalistik.

Selain itu juga didorong dengan kebiasaan ‘tidak enakan’ yang tertanam dalam benak bahwa setiap urusan itu harus melewati yang namanya ‘tingkatan’ atau level, yang di mana setiap level ada ‘harga’ atau setoran, entah sebagai alat untuk melancarkan urusan, kewajiban sebagai ‘upeti’, atau bahkan yang paling halus sebagai sarana ungkapan terima kasih.

Sebab kedua adalah lemahnya penanaman nilai-nilai integritas dalam tubuh birokrasi, baik mulai saat rekruitmen pegawai, pengembangan karir, maupun dalam setiap aspek administratif.

Ini dapat menimbulkan kesenjangan antara harapan atau tuntutan masyarakat yang mengharapkan nilai yang tinggi namun nyatanya, pondasi integritas ini masih belum dapat diwujudkan secara maksimal dalam diri setiap birokrat.

Didorong oleh sebab pertama (permisif) dan lemahnya nilai integritas yang dibangun, dan implikasinya akan semakin mendorong potensi birokrasi yang korup.

Faktor berikutnya adalah ketidakefektifan penegakan aturan karena tumpulnya para pejabat yang seharusnya menjadi penjaga integritas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu manajemen, ada istilah three lines of defense, tiga level lapis penjaga integritas dan pengendalian internal yang efektif.

Ketiga unsur tersebut adalah manajemen sebagai lapis pertama, biasanya di level atasan langsung.