Pemerintah Akan Impor Beras, Anggota DPR Beri Sindiran : Sekarang Surplus, Kenapa Malah Pilih Impor?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rahmat Jiwandono

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Hasil panen padi di eks Karesidenan Surakarta melimpah ruah.

Namun, pemerintah pusat berencana untuk mengimpor beras di tengah panen raya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menilai kebijakan tersebut dinilai salah langkah.

"Padahal di wilayah eks Karisidenan Surakarta ini merupakan salah satu lumbung padi," ucapnya.

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini, Minggu 7 Maret 2021: Ada Promo Good Time hingga Beras

Baca juga: Indahnya Toleransi di Jenawi, Umat Hindu Izinkan Umat Agama Lain Beraktifitas saat Hari Raya Nyepi

Lebih-lebih, petani menjerit karena harga gabah sedang anjlok.

"Ini justru menimbulkan pertanyaan, harga gabah sedang jatuh kok malah mau impor beras," ujar dia.

Luluk juga mempertanyakan mengapa pemerintah pusat tidak menyerap dari petani lokal tatkala kondisi seperti gabah sedang anjlok.

”Kenapa bukan pemerintah yang datang dan menyerap Gabah. Padahal data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil panen surplus,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia mendesak pemerintah memakai data yang benar sebelum mengambil kebijakan.

"Kamk tidak ingin adanya permainan atau alasan importasi, di saat begini petani menyumbang sektor perekonomian nasional," imbuhnya.

Komentar Mentan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebanyak 1 Juta Ton.

Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan beras selama tahun 2021.

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Airlangga Hartarto mengatakan, menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harganya bisa tetap terkendali.

Baca juga: Selain Jembatan Ambrol, Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Bulu Sukoharjo Terendam, Pasca Hujan Deras

Baca juga: Sepasang Kekasih Curi Ponsel Milik Keponakan Menteri Pertanian, Hasilnya Dibagi 2, Ini Kronologinya

"Pemerintah melihat komditas pangan itu penting. Sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo langsung menanggapi soal impor tersebut.

Baca juga: 2.000 Sapi Pengungsi Bakal Dapat Subsidi Pakan, Dinas Pertanian Ajukan Rp 800 Juta untuk Sebulan

Dia berpendapat, stok pangan dalam negeri cukup baik. 

"Stok pangan di tengah pandemi menurut data dari BPS kita cukup," kata dia. 

"kita memasuki momen-momen panen raya," katanya saat melakukan kunjungan di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jumat (5/3/2021).

Perkuat Pengembangan Integrated Farming Berbasis Korporasi 

Menteri Pertanian berkomitmen memperkuat pengembangan integrated farming berbasis korporasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi covid 19.

Dengan demikian, Boyolali menjadi salah satu penggerak utama sektor pertanian di wilayah Jawa.

"Hari ini saya bersama Wakil Bupati Boyolali melakukan upaya optimasi semua lahan yang ada di Kabupaten Boyolali lebih khusus lahan 5.000 hektare yang kita konsentrasi membenahi mulai dari varietas benihnya, pupuk dan tentu obat obatan, serta pengendalian hama yang ada," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Air Irigasi dan Pupuk Bersubsidi Masih Menjadi Kendala Pertanian di Sukoharjo

Dia menjelaskan, selain melakukan gerakan pengendalian hama, Kementan juga turut menggulirkan program padat karya seperti memperbaiki irigasi saluran-saluran atau gorong-gorong yang ada.

Lahan eksisting juga akan dioptimalisasikan sehingga hasilnya lebih baik dan ini juga yang sedang dicoba Pemerintah Boyolali untuk dikembangkan.

"Kedua masyarakat Boyolali tidak hanya hidup dari padi, jagung dan kacang-kacangan. Kita juga menurunkan di sini, di beberapa tempat rakyat harus bisa mengembangkan perkebunan kelapa di lahan lahan yang ada," sebutnya.

Baca juga: Peredaran Daging Babi Diubah Daging Sapi di Bandung Terbongkar, Dinas Pertanian Klaten Ikut Telusuri

"Sebanyak 20 ribu kelapa bisa dijadikan skala ekonomi pada saatnya ada sekitar 2,5 tahun lagi, kita bisa menghasilkan minyak kelapa, menghasilkan sabuk kelapa, briket dari tempurung kelapa, airnya jadi nata de coco yang  besok bisa menghasilkan," imbuh Syahrul.

Tak hanya itu, Syahrul pun menyebutkam Kementerian Pertanian (Kementan) juga menggulirkan penanaman jeruk.

Tentunya ini menjadi peluang komoditi hortikultura untuk melakukan pendekatan sehingga kebiasaan masyarakat yang sebelumnya hanya 1 komoditi untuk menghidupinya sekarang ada itik, jeruk dan lainnya dengan percontohan.

"Sandaran lain yang kita harapkan dilakukan kabupaten seluruh Indonesia terutama Boyolali ini adalah penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) yang memang Presiden Joko Widodo sudah siapkan untuk petani kita," katanya.

"Harapan kita adalah Kabupaten harus jadi lokomotif hadirnya akselerasi yang berlapis untuk bisa menghadirkan upaya upaya pertanian besok," tambah Syahrul.

Pemkab Boyolali Apresiasi

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan mengapresiasi pendampingan Mentan Syahrul untuk pertanian Kabupaten Boyolali.

Tidak hanya itu, bantuan-bantuan juga digulirkan Kementan kepada petani Boyolali yang menambah semangat petani.

"Sekitar 30 persen dari masyarakat Boyolali merupakan petani dengan komoditas unggulan diantaranya padi,jagung,pepaya, bawang merah,cabai, kencur dan jahe dan tentu saja susu sapi," ucapnya.

Wahyu memaparkan total luas panen padi 2021 ditargetkan 49 ribu hektare dengan produksi 280 ribu ton gabah kering atau setara dengan 161 ribu ton beras dengan jumlah penduduk Boyolali sebanyak 1 juta orang.

Baca juga: Pertanian di Solo Raya Tergerus,Pakar : Calon Kepala Daerah Jangan Punya Program Ratakan Tanah Subur

Apabila indeks konsumsi beras rata-rata 117.500 ton maka Boyolali akan menyumbang stok beras nasional sebesar kurang lebih 44 ribu ton.

Diketahui, Kabupaten Boyolali saat ini sedang memasuki musim tanam II dengan perkiraan luas tanam 10 ribu hektare dan saat ini luas tanam yang sudah ada sekitar 15 ribu hektare.

"Pada Januari-Februari sebelumnya ada serangan hama berupa WBC dan lainnya namun dengan hadirnya Pak Menteri sebagai komando gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman akan membangkitkan semangat petani Boyolali," beber Wahyu.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, Kementan akan terus mendorong upaya-upaya dalam mengakselerasi petani dengan mengembangkan korporasi petani di Kabupaten Boyolali.

Tahun 2021, Kementan menggulirkan bantuan dengan total Rp 9,35 miliar diantaranya benih padi, alat pra dan pasca panen, bantuan pengembangan kawasan alpukat, jeru, aneka cabai, ternak itik, pakan serta bantuan padat karya.

"Untuk petani Boyolali jangan kasih kendor, kita bangun pertanian lagi menjadi Boyolali salah satu sentra pangan di Pulau Jawa," tandas Suwandi. (*)