Respons 3 Partai Politik di Sragen Jateng soal Putusan MK, Ubah Peta Pilkada 2024, Ogah Buru-buru

2.Ubah Peta Politik

Putusan MK berpeluang mengubah peta politik Pilkada Sragen 2024. 

Ketua DPC Partai Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi menilai putusan itu memberi kesempatan luas untuk partai politik mengusung calonnya.

"Artinya memberi kesempatan yang lebih luas untuk parpol dan para kandidat calon, baik bupati/wakil bupati untuk itu berkontestasi di Pilkada, sehingga masyarakat akan dihadapkan terhadap banyak pilihan," kata dia kepada TribunSolo.com, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: Efek Putusan MK, 6 Partai Politik di Sragen Jateng Berpeluang Usung Paslon Sendiri di Pilkada 2024

"Itu kan menguntungkan masyarakat, sehingga demokrasi akan lebih berwarna, lebih bermutu, jadi itu langkah-langkah yang baik," sambungnya.

Budiono menambahkan putusan MK tersebut juga dapat menekan ongkos partai politik saat gelaran Pilkada.

Menurutnya, putusan MK tersebut bisa sedikit mengubah peta politik yang ada di Kabupaten Sragen.

"Tetap mengubah peta politik, tapi nanti sejauh mana dinamika yang ada, komposisi pasangan siapa-siapa saja, ya tunggu waktu kan sudah mepet waktunya, nanti pasti akan segera mengerucut," jelasnya.

3.Tunggu DPW

DPD PKS Sragen belum mau bersikap lebih lanjut terkait putusan MK.

Mereka lebih memilih untuk menunggu sikap DPW PKS Jateng. 

Sekretaris DPD PKS Sragen, Wahyudi mengatakan pihaknya tidak menutup peluang untuk bisa mengusung calon sendiri. 

Apalagi, PKS meraup 13,06 persen suara pada Pileg 2024 lalu. 

Baca juga: Dampak Putusan MK Ubah Syarat Pencalonan Bagi Dunia Politik Sragen Jateng, Bakal Pecah Belah Partai

"Ya kita, kalau pendapat pribadi, kita mengajukan sendiri ya kita optimalkan kewenangan untuk maju," jelasnya.

"Apakah nanti dengan kader kita, atau kader yang mendaftar ke PKS, karena kemarin kita faktanya memang membuka pendaftaran," sambungnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menyebut juga belum mengetahui kemana arah koalisi partai politik di Kabupaten Sragen pasca putusan MK.

Secara internal, PKS Sragen masih membutuhkan arahan dari pengurus provinsi untuk menentukan arah koalisi.

"Belum (ada hitungan koalisi lagi), karena waktunya mepet, memang nanti tunggu kebijakan dan arahan dari DPW," pungkasnya.

(*)