Viral Dugaan Dana Desa di Sukoharjo Jateng Buat Judi Online, Mendes PDT Sudah Beri Peringatan

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Sempat viral di grup Facebook, oknum bendahara Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dituding menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Meskipun, oknum bendahara desa itu disebut telah mengembalikan dana desa sebesar Rp 550 Juta.

Adapun Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Desa, ditarik oleh oknum dan diduga digunakan untuk judi online (judol).

Baca juga: Bendahara Desa di Sukoharjo Disebut Sudah Kembalikan Dana Desa Rp550 Juta yang Ditilep Buat Judol

Camat Polokarto, Herry Mulyadi, membenarkan oknum bendahara tersebut telah menarik dana APBDes selama kurun waktu satu tahun di tahun 2024.

Namun, ia memastikan seluruh dana itu telah dikembalikan ke kas desa pada akhir tahun 2024.

"Memang benar ada penarikan dana untuk kepentingan pribadi, tapi pada akhir tahun 2024, seluruh dana yang ditarik sudah dikembalikan, baik secara tunai maupun melalui transfer," ujar Herry, Rabu (5/2/2025).

Ia menyebut pencairan dana desa dilakukan secara bertahap, sehingga aliran keuangan desa dapat dipantau melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Dari sistem tersebut, terlihat jelas siapa yang menarik dana dan untuk apa dana itu digunakan.

Baca juga: Viral di Grup FB, Warga Polokarto Sukoharjo Tuding Oknum Bendahara Desa Pakai Dana Desa Buat Judol

Meski sudah dikembalikan, dugaan dana tersebut sempat digunakan untuk judi online masih dalam tahap penyelidikan.

"Dugaan penggunaan dana untuk judi online memang ada, tetapi untuk membuktikan apakah benar digunakan untuk itu, ke mana ditransfer, dan melalui akun apa, masih perlu pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang," lanjutnya.

Saat ini, Inspektorat dan kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.

Peringatan Mendes PDT

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan para kepala desa tidak menyelewengkan dana desa karena aparat penegak hukum pasti akan mengetahui. 

Baca juga: Sedang Asyik Main Judi di Warung, 3 Bapak di Sragen Langsung Diciduk, Terancam Bui 10 Tahun

Dia juga mengklaim jika Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk pengawasan dana desa.

"Kepada kepala desa, Anda tidak bisa main-main. Apa yang Anda lakukan datanya ada semua, detail. Sekarang, sudah enggak bisa lagi ditutup-tutupi," katanya di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Yandri juga bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena memperoleh laporan mengenai penyelewengan dana desa oleh oknum-oknum kepala desa.

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, PPATK memaparkan transaksi pemanfaatan dana desa periode Januari hingga Juni 2024.

Baca juga: Kasus Video Syur Selebgram Asal Sidoarjo, Direkam di Kamar Hotel Kawasan Gresik 

"Ini hasilnya sudah kami pegang. Dari informasi awal yang kami dapatkan dari PPATK, ada oknum-oknum kepala desa dan oknum-oknum lainnya, seperti camat dan oknum pribadi, pihak desa, yang menyelewengkan dana desa,” ujarnya dalam siaran pers. 

Mantan Wakil Ketua MPR itu menambahkan, dana desa yang diselewengkan diduga digunakan untuk judi online dan lainnya.

"Dana desa itu disinyalir digunakan oknum kepala desa. Memang enggak banyak, tapi ada beberapa kepala desa. Itu digunakan untuk judi online. Ada juga (yang) digunakan dengan peruntukkan yang tidak jelas," ucapnya.

Yandri menyampaikan, segala transaksi penggunaan dana desa selama periode Januari-Juni 2024 tercatat secara detail.

Baca juga: Kasus Video Syur Selebgram Asal Sidoarjo, Selingkuhannya Ternyata Pria Beristri

"Tadi kelihatan semua, tanggal berapa mereka ngambil, ke mana larinya, berapa jumlah, berapa lama mengendap di sini. Jelas sekali," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk serius menyikapi temuan PPATK.

Keseriusan ini diperlukan agar dana desa tidak lagi menjadi bancakan oknum-oknum di desa dan tidak lagi terulang pada 2025 atau tahun-tahun berikutnya.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian maupun kejaksaan. Ini kami minta untuk ditindaklanjuti supaya tidak terulang kembali," jelasnya.

Yandri juga menyebutkan, saat ini dana desa dari transfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai turun ke desa-desa. 

“Kami akan bergerak cepat supaya oknum-oknum itu segera ditindak tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala desa lain serta harus taat dan patuh dalam menggunakan dana desa," katanya. 

 Mantan Anggota DPR itu juga menyebutkan, Kemendes PDT bakal menggenjot pengawasan penyaluran dana desa, salah satunya melalui digitalisasi desa, termasuk soal pelaporan keuangan desa agar tidak bisa disalahgunakan lagi.

Dalam kunjungan ke PPATK itu, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PEID) Tabrani dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) Nugroho Setijo Nagoro. (*)