Mahasiswa Solo Tegaskan Bakal Kerap Gelar Demo, Desak DPR Batalkan Pengesahan RUU TNI

Terlebih menurut Ridwan dari seluruh butir RUU TNI, adanya terkait peluang TNI masuk dalam lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan. Hal itu dirasa akan merusak azas keadilan menurut Ridwan.

"Ada 6 formasi tambahan (yang jadi sorotan) yang paling kita soroti yaitu terkait (peluang masuknya TNI) di kejaksaan. Kan di TNI sudah memiliki peradilan militer, kenapa masih masuk dalam peradilan sipil," tegasnya.

Baca juga: Mahasiswa UNS Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI di Depan DPRD Solo, Khawatir Ruang Gerak Sipil Dibatasi

Ridwan beserta massa aksi pun mendesak agar TNI tidak mengulangi kejadian pada masa orde baru yakni Dwifungsi ABRI.

"Kami menginginkan TNI kembali ke barak karena TNI sudah memiliki jabatan tersendiri kenapa masih menginginkan berbagi jabatan," ungkap Ridwan.

"Satu lagi, kita negara demokrasi yang diutamakan dengan diskusi (musyawarah). Apabila kita diskusi dengan seseorang yang membawa senjata, apakah bisa kita terima dengan baik-baik apabila ada perbedaan pendapat?," pungkas Ridwan.

Disinggung apakah akan ada dari massa aksi bakal mengajukan yudisial review, Ridwan menegaskan pihaknya lebih memilih untuk melakukan aksi di jalanan.

Menurutnya, kejanggalan di pemerintahan sudah nampak sejak awal kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

(*)