Mahfud MD Sebut Jokowi Mulai Berubah Usai Isu 3 Periode : Bukan Korupsi, tapi Permainan Politiknya

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD buka-bukaan soal Joko Widodo (Jokowi) yang dia kenal.

Mahfud MD mengatakan, Jokowi mulai menunjukkan perubahan sikap sejak April 2022, saat isu tentang perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode mengemuka. 

Dirinya menilai, Jokowi berbeda signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pertama pemerintahannya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Disebut Bisa Jadi The Next Jokowi, Pengamat Akui Ada Kemiripan Cara Rebut Hati Rakyat

"Pak Jokowi siapa yang bantah, baik sekali loh, mulai tahun pertama sampai 2022 pertengahan itu wah," ungkap Mahfud dalam program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Dia mengakui sosok Jokowi terlihat berbeda setelah isu perpanjangan masa jabatan muncul.

Kata Mahfud MD, ketika awal masa pemerintahannya, Jokowi dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan bisa diterima banyak pihak. 

Namun, pada April 2022 menjadi titik balik yang mencolok bagi Jokowi, terutama setelah wacana tentang perpanjangan jabatan presiden mencuat. 

Baca juga: Nasib Mahasiswi ITB Bikin Meme Prabowo-Jokowi: Masih Mahasiswa Aktif Meski Jadi Tersangka & Ditahan

Dia mengatakan jika pembelokan yang terjadi pada Jokowi saat itu sangat jelas, meskipun ia enggan menjelaskan secara detail perbedaan tersebut.

"Tapi, ketika muncul isu-isu perpanjangan jabatan, tiga periode, itu orang sudah mulai bisa membaca semua," kata Mahfud.

Namun, ia memilih untuk tidak membahas lebih jauh mengenai perubahan politik yang ia amati.

"Saya mulai melihat pembelokan-pembelokan itu," tambahnya.

Yang dia maksud pembelokan bukanlah penyalahgunaan anggaran atau korupsi, melainkan lebih kepada manuver politik yang mulai terasa.

“Saya sudah melihat pemetaan itu, tapi bukan duit ya, bukan korupsi. Tapi, sudah mulai permainan politik itu sudah mulai, kok mulai begini ya,” ujar Mahfud.

Meski demikian, Mahfud MD enggan mengungkap lebih jauh mengenai indikasi pembelokan politik yang ia lihat, dengan alasan akan membahasnya lebih detail di masa mendatang.

"Nanti lah, 10 tahun akan datang saya akan tulis. Kan belum habis," tambah Mahfud.

Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Solo Akan Laporkan Mahfud MD

Sebelumnya, penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Muhammad Taufiq akan melaporkan Mantan Menkopolhukam Mahfud Md karena dianggap telah menghina peradilan.

Mahfud disebut mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan dengan berpendapat bahwa gugatan tersebut ditolak.

“Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD dia telah melakukan penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili dia mengatakan seolah-olah bahwa gugatan itu ditolak,” ungkap Taufiq saat ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta, Rabu (7/5/2025).

Mahfud menguraikan pendapatnya ini dalam Seminar Nasional FH UII 24 April 2025.

Di situ ia memaparkan argumentasinya kenapa gugatan ijazah palsu telah ditolak dua kali, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mahfud juga menjelaskan bahwa posisi penggugat lemah karena tidak ada perjanjian yang terikat antara Jokowi dengan penggugat.

Baca juga: Tangani Laporan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Tim dari Mabes Polri Datangi Yogyakarta dan Solo

Taufiq menilai pendapatnya ini keliru karena gugatan yang ia layangkan bukan gugatan wanprestasi.

“Gugatan dinilainya wanprestasi. Mahfud MD lancang dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Saya bisa laporkan di Surakarta bisa di Jakarta,” jelasnya.

Taufiq menjelaskan bahwa pendapatnya ini bisa mempengaruhi proses pengadilan yang saat ini sedang berlangsung.

Apalagi hakim-hakim yang duduk saat ini berposisi lebih rendah secara derajat keilmuan.

“Tidak boleh seorang Guru Besar memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Itu akan mempengaruhi. Karena hakim-hakim itu muridnya,” tuturnya.

Saat ini perkara dugaan ijazah palsu Mantan Presiden Jokowi telah memasuki mediasi dua kali.

Di mediasi yang kedua kuasa hukum Jokowi meminta agar mediasi dihentikan karena tak ada titik temu.

Jokowi pun menyatakan siap bertarung di persidangan. Jika diperlukan ia akan datang sendiri dan membawa ijazah aslinya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com